REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG -- Sebuah editorial di halaman depan harian People's Daily yang dikelola partai iKomunis China, Sabtu (11/10) menyebut para pejabat pemerintah AS, LSM dan media berusaha memicu "revolusi warna" di wilayah semi-otonom Cina, Hong Kong.

Editorial itu mengatakan AS berpura-pura membela demokrasi dan hak asasi manusia, tapi sebenarnya "membela kepentingan strategis sendiri dan merongrong pemerintah yang dianggapnya tidak patuh.'"

Surat kabar, yang umumnya mencerminkan sentimen Partai Komunis itu, merujuk pada "laporan media" yang menunjukkan Louisa Greve, direktur National Endowment for Democracy, bertemu dengan demonstran beberapa bulan yang lalu.

Ini tampaknya merupakan tuduhan Beijing paling langsung atas keterlibatan AS dalam gerakan protes, yang bertujuan untuk memungkinkan penduduk Hong Kong memilih pemimpin mereka sendiri pada tahun 2017.

Amerika Serikat mengatakan pihaknya ingin melihat hak pilih universal di Hong Kong, namun belum memberikan dukungan langsung terhadap gerakan pembangkangan sipil, yang tampaknya semakin kuat.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Hong Kong Jumat untuk memperbarui seruan mereka bagi reformasi pemilu setelah pemerintah tiba-tiba membatalkan rencana untuk bertemu dengan para pemimpin protes.

Ikuti Whatsapp Channel Republika