REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Emir Qatar berunding dengan raja Arab Saudi Abdullah Senin malam, kata media pemerintah, saat kedua negara itu memerangi kelompok geris keras IS (ISIS) di Suriah.
Raja Arab Saudi menerima "saudara" nya Tamin bin Hamad al-Thani di istananya di Jeddah yang terletak di daerah Laut Merah, kata kantor berita Saudi Press Agency (SPA).
"Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan kerja sama anara kedua negara selain kejadian-kejadian dan perkembangan di kawasan Arab, Islam dan internasional," kata laporan itu, tanpa menjelaskan lebih jauh.
Arab Saudi dan Qatar bersama dengan tetangga Teluk mereka Bahrain dan Uni Emirat Arab (UAE), ikut serta dalam atau memberikan dukungan pada serangan-serangan udara koalisi pimpinan Amerika Srikat terhadap kelompok garis keras IS di Suriah.
Serangan udara gabungan dimulai akhir September setelah kelompok kawasan khawatir pada kelompok garis keras itu sehingga negara-negara Teluk mengesampingkan sengketa-sengketa menyangkut dukungan Qatar pada Ikwanul Muslimin, kata para pengamat.
Hubungan Qatar dengan Riyadh, UAE dan Bahrain tegang sampai pada titik terendah Maret ketika ketiga negara itu menarik para duta besar mereka dari Doha, menuduh Qatar ikut campurtangan dalam masalah-masalah dalam negara mereka dan mendukung Ikhwanul Muslimin -- yang dicap Riyadh sebagai "teror".
Doha kemudian meminta para pemimpin Ikhwanul Muslimin meninggalkan Qatar, setelah tekanan-tekanan diplomatik dari Arab Saudi. Tetapi perbedaan tetap ada.
Blok oposisi utama Suriah, Koalisi Nasional, yang gagal menyetujui seorang perdana menteri dalam KTT akhir pekan di Turki karena Arab Saudi dan Qatar mendukung kandidat-kandidat yang berbeda, kata seorang anggota Koalisi.
Pejabat itu mengatakan dua pesaing bagi jabatan itu adalah Walid al-Zohbi-- yang dianggap dekat dengan Riyadh -- dan Ahmad Tohme, yang memiliki hubungan denga Ihwanul Muslimin Suriah dan dilaporkan didukung Doha.
Persaingan antara Arab Saudi dan Qatar, dua dari penentang-penentang keras Arab terhadap pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengganggu oposisi politik Suriah sejak awal lahirnya tahun 2012,tahun setelah kelompok-kelompok pemberontak mulai memerangi Bashar.
Koalisi Nasional diakui sejumlah negara dan organisasi sebagai wakil sah rakyat Suriah.