REPUBLIKA.CO.ID, ALJIER -- Pemerintah Aljazair pada Rabu malam (15/10) meluluskan tuntutan perwira polisi yang melancarkan aksi duduk di dekat Istana Presiden di bagian hilir Aljier, Ibu Kota Aljazair, guna menuntut kondisi sosial dan profesi yang lebih baik.'
Pemrotes berkumpul di luar Kantor Kepresidenan di Wilayah El Mouradia di pinggiran Aljier, untuk meminta tunjangan perumahan dan transportasi serta pemulihan jam lembur.
Mereka juga menyerukan pembentukan serikat kerja mereka sendiri serta meneriakkan slogan yang mendesak Kepala Departemen Umum Keamanan Nasional (DGSN) agar meletakkan jabatan.
Perdana Menteri Aljazair Abdelmalek Sellal bergegas ke Markas Kepresidenan dan mengadakan pertemuan mendesak dengan satu delegasi wakil dari seribu polisi yang marah dan berpawai di sana sejak Rabu pagi.
Pada akhir pertemuan tersebut, Sellal mengadakan dalam satu taklimat bahwa pertemuan antar-menteri akan diselenggarakan pada Ahad dengan dihadiri Kepala DGSN Mayor Jenderal Abdelghani Hamel dan satu delegasi wakil polisi yang melancarkan protes dalam upaya melaksanakan keputusan yang disepakati.
"Kami telah membahas masalah polisi ini, dan ya kondisi kerja personel polisi sangat berat," demikian konfirmasi Sellal, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
Sementara itu, Abdelhalim Mourabiti, seorang pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri, memberitahu wartawan Menteri Tayeb Belaiz tak keberatan dengan pembentukan serikat pekerja polisi.
Pemrotes mengakhiri pemogokan tiga-hari mereka setelah taklimat tersebut.
Pada Selasa (14/10), ratusan personel polisi turun ke jalan-jalan di ibu kota negeri itu dan menginap di luar Kantor Pemerintah, guna menuntut pertemuan dengan Perdana Menteri Abdelmalek Sellal.
Pada Rabu, mereka berpawai ke Kantor Kepresidenan. Perdana menteri didesa agar hadir di tempat tersebut untuk bertemu dengan wakil personel polisi yang melancarkan protes.
Media setempat melaporkan protes serupa oleh personel polisi telah dilancarkan di provinsi lain, termasuk di Oran di Aljazair Barat dan Constantine serta Khenchla di bagian timur negeri itu.
Protes oleh polisi, yang tak pernah terjadi sebelumnya, digagas pada Senin (13/10) oleh personel polisi anti-huru-hara yang menyeru pemerintah agar memenuhi tuntutan utama mereka, termasuk peningkatan kondisi hidup tentara dan pembentukan serikat kerja.
Polisi anti-huru-hara dikerahkan ke provinsi Ghardaia, 600 kilometer di sebelah tenggara Aljier, 11 bulan lalu untuk memulihkan ketenangan setelah baku-hantam terjadi antara dua kelompok etnik di provinsi tersebut.
Pada Selasa, Menteri Dalam Negeri Tayeb Belaiz bergegas ke Ghardaia dan bertemu dengan wakil pemrotes; ia berjanji akan mempertimbangkan tuntutan pemrotes sesegera mungkin. Sellal juga mengkonfirmasi bahwa personel polisi anti-huru-hara di Ghardaia telah melanjutkan tugas mereka.
Walaupun Aljazair terlepas dari kerusuhan "Arab Spring", polisi nasional seringkali berada di garis depan untuk menggagalkan pawai damai dan pertemuan terbuka politik serta pegiak hak asasi manusia yang menuntut perubahan.
Polisi Aljazair juga menjadi unsut penting dalam perang melawan aksi teror sejak awal 1990-an. Pada 2011, pemerintah mengumumkan kenaikan gaji 50 persen buat polisi. Jumlah polisi nasional telah naik mencolok, dari 50.000 anggota pada 1990-an menjadi sebanyak 200.000 personel saat ini, 10 persen di antara mereka adalah perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika