REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB, Jumat, mendesak faksi-faksi Mali untuk melakukan kemajuan menuju terciptanya kesepakatan damai dalam pembicaraan mendatang di Aljazair, menyusul terjadinya gelombang serangan mematikan terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Dalam pernyataan yang diadopsi secara bulat, dewan yang beranggotakan 15 negara itu mendesak Pemerintah Bamako dan enam kelompok bersenjata di Mali utara untuk "terlibat dalam itikad baik dan semangat kompromi" selama pembicaraan, yang dimulai pada Minggu di Aljir.

Kepala Operasi Penjaga Perdamaian PBB, Herve Ladsous, tiba di Aljir pada Jumat untuk membantu menggiring negosiasi.

Sebuah kesepakatan damai menjadi sangat penting setelah terjadinya serangkaian serangan yang telah menyebabkan 31 prajurit pasukan penjaga perdamaian tewas sejak misi itu diluncurkan pada bulan Juli tahun lalu.

Negosiasi yang ditengahi Aljazair itu menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan peta jalan untuk pembicaraan damai pada bulan Juli tapi putaran selanjutnya telah gagal untuk menghasilkan momentum menuju kesepakatan akhir.

Dewan mendesak para pihak untuk fokus pada mekanisme guna melaksanakan perjanjian perdamaian di masa depan.

Dewan Keamanan juga menyerukan diakhirinya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan mengatakan pasukan PBB MINUSMA di utara harus ditingkatkan ke kekuatan penuh menjadi 12.700 tentara dari jumlah saat ini yang hanya 9.300 prajurit.

Pembicaraan perdamaian dilakukan setelah kelompok-kelompok Islam menduduki gurun utara Mali selama sepuluh bulan sebelum mereka diusir oleh intervensi militer yang dipimpin Prancis pada Januari 2013.

Ikuti Whatsapp Channel Republika