REPUBLIKA.CO.ID, GAZA --  Pegawai pemerintahan (PNS) Palestina di Gaza menggelar pemogokan kerja sebagai bentuk protes penundaan gaji mereka yang sudah telat selama berbulan-bulan. Pemogokan ini di gelar oleh Serikatpegawai pemerintahan di Gaza, kemarin (22/10) seperti dalam laporan World Bulletin.

"Pemogokan oleh karyawan di kementerian Gaza dan lembaga pemerintah merupakan respon setelah mereka tidak menerima gaji mereka," ujar Kepala Serikat pegawai pemerintahan Jalur Gaza, Mohamed Sayem.

Ia melanjutkan, pemogokkan itu juga bentuk respon terhadap diskriminasi pemerintah persatuan Palestina di Ramallah terhadap karyawan pemerintah Jalur Gaza.

"Mereka tidak memberikan Gaza gaji, tapi hanya janji yang samar-samar." tegasnya.

Juru bicara pemerintah Palestina, Ihab Bassiso membantah mengabaikan keluhan karyawan Jalur Gaza.

Ia menegaskan, sekitar 30 juta dolar AS yang diberikan Qatar akan dipergunakan untuk melunasi gaji pegawai pemerintaha Gaza. Tentunya, hal itu di bawah pengawasan PBB dan  rencananya akan diberikan pada kahir bulan ini.

Sebanyak 45 ribu PNS yang dipekerjakan Hamas telah berhenti menerima gaji, sejak beberapa bulan yang lalu. Hal itu terjadi, setelah pemerintah persatuan nasional Palestina dibentuk pada Juni lalu, sebagai bentuk kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah di Tepi Barat.

Pemerintah baru, bagaimanapun belum mengambil kendali politik Jalur Gaza, sehingga menghambat pembanyaran PNS Gaza. Sementara itu, kedua faksi terus saling menuduh untuk mencoba melanggar kesepakatan rekonsiliasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika