REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara akan memberlakukan larangan masuk bagi wisatawan asing Jumat untuk mencegah penyebaran virus Ebola, demikian keterangan perusahaan agen perjalanan kepada Reuters.
Sampai saat ini masih belum diketahui apakah larangan masuk tersebut juga mencakup utusan diplomatik dan bisnis yang ingin menjalin hubungan dengan Pyongyang.
"Kami baru saja menerima berita resmi dari pemerintah DPRK bahwa, mulai besok, wisatawan dari negara manapun tidak akan diizinkan untuk memasuki negara tersebut," kata Gareth Johnson dari Young Pioneers Tour--agen perjalanan dari Cina yang melayani wisata ke Korea Utara.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Democratic People's Republic of Korea atau Republik Demokratik Rakyat Korea.
Sebelumnya pada akhir September lalu, kantor berita KCNA memberitakan bahwa Korea Utara tengah memperketat upaya pencegahan Ebola dengan memeriksa wisatawan asing yang diduga terjangkit virus mematikan itu.
Sejumlah agen perjalanan lain yang mengurus wisata ke Korea Utara juga membenarkan berita larangan dari pemerintah Pyongyang. Mereka mengatakan bahwa pengumuman tersebut datang langsung dari sumber pemerintahan di Pyongyang dan Beijing.
"Masih belum diketahui seberapa lama larangan ini akan diberlakukan. Mengingat kebiasaan Korea Utara yang sering mengubah kebijakannya, kami masih berharap dapat menjalankan tiga perjalanan wisata yang dijadwalkan pada sisa tahun 2014 ini," kata Nick Bonner dari Koryo Tours--agen perjalanan dari Beijing yang juga khusus melayani pariwisata di Korea Utara.
Perjalanan internasional ke Korea Utara adalah hal langka dan meskipun belum ada laporan kasus Ebola di negara tersebut, Pyongyang pada masa lalu seeing menutup perbatasan dari wisatawan asing karena alasan kesehatan.
"Pada 2003, negara itu menutup perbatasan karena ancaman SARS meskipun tidak ada satupun laporan kasus di sana," kata Bonner.
Ebola sendiri sampai saat ini telah menewaskan setidaknya 4.877 jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghitung hampir terdapat 10.000 kasus sampai 19 Oktober lalu--meskipun di sisi lain mengakui bahwa jumlah kasus sebenarnya bisa tiga kali lipat lebih banyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika