REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mempercepat rencana pembangunan seribu rumah permukiman di Timur Yerusalem.
Pejabat pemerintah pada Senin, mengatakan, ini adalah upaya untuk menenangkan sekutu koalisi tanpa lebih memperparah sengketa dengan Washington.
Partai sekutu, Jewish Home yang dipimpin oleh menteri Ekonomi Naftali Bennet diisukan menghentikan kerjasama politik dengan Netanyahu kecuali ia menyetujui tender pembangunan dua ribu bangunan permukiman baru untuk menduduki Tepi Barat. Namun Netanyahu hanya mengumumkan seribu unit yang terdiri dari 400 unit di Har Homa dan 600 unit di Ramat Shlomo.
Anggota Komite perencanaan perumahan kotamadya Yerusalem Pepe Alalu mengatakan, proyek pembangunan ini bukan rencana baru.
''Rencana ini sudah ada sejak lama,'' kata Alalu pada Reuters. Menurutnya tak ada isu pelanggaran terhadap proyek.
Sementara pejabat Palestina terus menggalang dukungan bahwa pembangunan permukiman baru hanya akan mengganggu perjanjian damai.
''Kami sangat mengutuk pengumuman terbaru Israel untuk memperluas pemukiman ilegal di sekitar Yerusalem Timur, ibukota Negara Palestina,'' kata kepala perundingan Palestina Saeb Erekat dalam sebuah pernyataan.
Menurutnya, pengumuman ini adalah bukti Israel bermaksud melakukan lebih banyak kejahatan yang bertentangan dengan hukum internasional.
Juru bicara kebijakan luar negeri Uni Eropa Maja Kocijancic mengatakan telah meminta klarifikasi rencana Israel tersebut.
''Jika terbukti melakukan ekspansi, maka mereka akan kembali ditegur lebih keras terkait komitmennya terhadap solusi negosiasi dengan Palestina,'' kata Kocijancic.
Ia menegaskan hubungan Uni Eropa dengan Israel di masa depan ditentukan oleh solusi perjanjian damai dua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika