REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin malam (27/10) menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dalam upaya menghentikan perluasan permukiman Yahudi di Jerusalem.
Nabil ABu Rudeinah, pembantu Presiden Mahmoud Abbas mengatakan dalam satu siara pers resmi yang disiarkan oleh kantor berita Palestina, Wafa, Presiden Abbas meminta diselenggarakannya sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
"Tuntutannya ialah debat dan pembahasan untuk menghentikan serangan serius yang dilakukan Israel di Jerusalem serta pelanggaran terhadap tempat suci Masjid Al-Aqsha," kata Abu Rudeinah, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.
Palestina menyeru Dewan Keamanan PBB agar segera bertindak guna mencegah gelombang baru pembangunan permukiman yang disetujui oleh Pemerintah Israel.
"Gelombang permukiman ini sungguh-sungguh mengancam seluruh proses perdamaian," kata Abu Rudeinah.
Pada Ahad malam (26/10), Radio Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan Naftali Benet menyepakati satu proyek untuk membangun sampai 2.000 rumah baru di beberapa permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan.
Tindakan itu telah dikutuk oleh banyak pihak masyarakat internasional. Pekan lalu, Uni Eropa "menetapkan garis merah" bagi Isrel sehubungan dengan kebijakan permukimannya di Tepi Barat. Kelompok regional tersebut memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan yang akan membahayakan berdirinya Negara Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
