REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Washington Selasa (28/10) menyatakan cemas pada rencana Burkina Faso untuk mengamendemen konstitusi untuk mengizinkan presidennya berusaha terpilih kembali, satu tindakan yang menimbulkan protes di negara Afrika barat itu.
"Pembatasan masa jabatan yang ditetapkan konstitusi memberikan satu mekanisme penting bagi kepala negara untuk memangku jabatan yang bertanggung jawab, menjamin peralihan kekuasaan secara damai dan demokratik, dan memberikan generasi-generasi baru kesempatan untuk bersaing bagi jabatan politik dan memilih para pemimpin baru," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki.
AS "cemas dengan semangat dan niat dibalik satu rancangan prubahan itu" yang akan mengamendemen konstituti untuk memungkinkan Presiden Blaise Compaore yang berkuasa 27 tahun untuk ikut mencalonkan diri kembali bagi masa jabatan lima tahun ke depan.
"Kami mendesak semua pihak yang terlibat termasuk pasukan keamanan Burkina Faso, untuk tidak melakukan aksi kekerasan, dan membicarakan masalah ini dalam cara yang damai dan melibatkan semua pihak," tambah Psaki dalam satu pernyataan.
Para pengunjuk rasa yang menggunaka besi batangan dan batu berkelahi dengan polisi di ibu kota Ouagdougou Selasa setelah satu unjuk rasa menentang rencana-rencana yang kontroversial itu.
Compaore berusia 36 tahun ketika merebut kekuasaan pada Oktober 1987 di mana mantan kawannya dan salah seorang dari para pemimpin paling dicintai Afrika, Thomas Sakara digulingkan dan dibunuh.
Ia tetap berkuasa sejak itu, terpilh kembali menjadi presiden empat kali sejak tahun 1991, dua kali untuk masa jabatan tujuh tahun dan dua kali masa jabatan lima tahun.
Konstitusi membatasi masa jabatan itu mulai tahun 2005, yang berarti masa jabatan lima tahun keduanya akan segera berakhir.
Senator AS Chris Coons, yang memimpin subkomite Hubungan Luar Negeri Urusan Afrika, mengatakan Compaore "harus mentaati pembatasan yang ditetapkan konstitusi itu dan menyetujui penyerahan kekuasaan setelah pemilu tahun depan."
"Rakyat Burkina Faso melakukan unjuk rasa di jalan-jalan ibu kota Ouagadougou Selasa menuntut para pemimpin mereka mematuhi peraturan-peraturan. Para pemimpin Burkina Faso harus mmlakukan pilihan yang tepat dan mengakhiri usaha ini".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
