REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Utusan PBB untuk Afrika Barat mengatakan bahwa sanksi-sanksi dapat dikenakan pada Burkina Faso jika militer memegang kekuasaan dan tidak memberikan jalan bagi transisi kekuasaan konstitusional menyusul pengunduran diri Presiden Blaise Compaore, kata RTE, Ahad (2/11).

"Dia (Kolonel Isaac Zida) mengatakan, ia akan mencerminkan dan mencoba untuk bekerja dengan PBB, Uni Afrika dan Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat serta menemukan kesepakatan yang dapat diterima sesuai dengan konstitusi," kata utusan PBB Mohamed Chambas seperti dikutip oleh kantor berita itu saat berbicara di konferensi pers.

"Kami ingin menghindari untuk menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Burkina Faso," tambahnya.

Pada Jumat, presiden berusia 63 tahun yang digulingkan secara resmi mengundurkan diri setelah dua hari protes kekerasan terhadap usahanya untuk memperpanjang 27 tahun pemerintahannya.

Setelah pengunduran diri Compaore, Kolonel Zida Sabtu mengumumkan bahwa ia merebut kekuasaan sebagai pemimpin transisi. Tetapi oposisi negara dan pemimpin masyarakat sipil melakukan protes di ibu kota Ouagadougou terhadap pengambilalihan militer itu.

Protes-protes keras telah menewaskan sekitar 30 orang dan melukai seratus di negara Afrika Barat yang tak berpantai dan berpenduduk sekitar 16,93 juta jiwa itu pada tahun 2013, menurut Bank Dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika