REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sembilan puluh tujuh tahun lalu, tepatnya 2 November 1917, Perdana Menteri Inggris Arthur James Balfour menulis surat kepada tokoh Yahudi terkemuka Lionel Walter Rothschild.
Dalam suratnya itu, Balfour menjanjikan dukungan Inggris bagi zionis untuk menjadikan Palestina rumah bagi orang Yahudi. janji tersebut dibuat sepihak tanpa berkonsultasi dengan penduduk asli Kristen, Muslim dan Yahudi di Palestina. Bahkan, dukungan itu dibuat sebelum tentara Inggris menjajah Palestina.
Dikutip dari International Middle East Media Center, Senin (3/11), Balfour mendeklarasikan dukungannya dan dimulailah imperialisme Inggris di Palestina. Balfour secara ilegal dan tanpa memiliki hak apapun menjanjikan Palestina bagi Yahudi untuk mencegah imigran Yahudi memasuki Inggris. Ironisnya, satu-satunya orang Yahudi di kabinet Inggris Lord Montagu menentang deklarasi tersebut.
Pada Mei 1946, Presiden Harry Truman mnegumumkan persetujuannya untuk memindahkan 100 ribu Yahudi yang tidak memiliki rumah ke Palestina. Pada Oktober dia mengumumkan dukungannya atas pembentukan negara zionis Yahudi.
Selama 1947, Komisi Khusus PBB mengenai Palestina mempelajari permasalahan itu dan merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab.
Pada 29 November 1947, PBB mengadopsi Resolusi 81 atau yang dikenal dengan Resolusi Pemisahan yang membagi Palestina sebagai mandat Inggris menjadi negara Yahudi dan Arab. Resolusi tersebut berlaku pada Mei 1948 saat mandat Inggris berakhir.
Dengan resolusi tersebut, wilayah keagamaan sekitar Yerusalem akan tetap menjadi separatum corpus(status khusus berbagi wilayah keagamaan) di bawah kontrol internasional yang dikelola PBB.