REPUBLIKA.CO.ID, DONETSK -- Uni Eropa mengutuk pemilihan umum yang digelar oleh separatis pro Rusia di Ukraina Timur. Uni Eropa menyebutnya pemilu tersebut telah melanggar hukum, tidak sah, dan haram.

Ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan pemilu menjadi halangan baru untuk mencapai perdamainan.

Pemerintah pusat di Kiev menggambarkan pemilu tersebut sebagai lelucon.

Rusia mengatakan mereka menghormati keinginan masyarakat dalam pemungutan suara. Pihak berwenang pemilu mengatakan hasil awal merujuk pada kemenangan Alexander Zakharchenko untuk menjadi kepala wilayah Donetsk sementara Igor Plotnisky menjadi kepala wilayah Luhansk.

Separatis juga mengatakan akan melakukan pemilihan parlemen di dua wilayah tersebut, secara luas bernama Donbass. Sebagian daerah Donbass jatuh ke tangan separatis dalam pertempuran di Ukraina Timur.

Mogherini mengatakan pemungutan suara di Donetsk dan Luhansk ilegal dan haram. ''Uni Eropa tidak akan mengakuinya,'' kata dia, dikutip BBC. Pemimpin separatis sebelumnya mengatakan mereka tidak memerlukan hukum Ukraina sehingga tidak akan turut serta dalam pemilu Ukraina.

Mereka mengatakan ada tiga juta kertas suara yang digunakan dalam pemilu separatis, termasuk untuk pemilihan presiden dan parlemen.

''Pemilihan ini penting karena akan memberi legitimasi kekuatan kita.

Juga membawa kita jauh dari Kiev,'' kata Roman Lyagin, ketua komisi pemiligan umum di wilayah Donetsk pada AFP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika