REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Uni Afrika Senin memberi waktu dua pekan kepada tentara Burkina Faso untuk mengembalikan negara Afrika barat itu kepada pemerintahan sipil dan mengancam sanksi-sanksi jika gagal untuk mematuhi.
"Kami meminta angkatan bersenjata untuk mentransfer kekuasaan kepada otoritas sipil, dan dewan telah menetapkan jangka waktu dua pekan untuk mentransfer itu," kata Simeon Oyono Esono, kepala Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, berbicara dalam bahasa Spanyol.
Tentara telah melangkah ke kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh pemimpin yang digulingkan Blaise Compaore, yang dipaksa mengundurkan diri sebagai presiden pekan lalu yang diakibatkan demonstrasi-demonstrasi dengan kekerasan pada upaya untuk memperpanjang 27 tahun pemerintahannya.
Letnan Kolonel Isaac Zida ditunjuk sebagai kepala negara sementara.
"Uni Afrika yakin bahwa perubahan itu telah bertentangan dengan demokrasi.
"Namun, kita tahu bahwa tekanan populer menyebabkan pengunduran diri presiden.
"Situasi seperti itu dimanfaatkan oleh angkatan bersenjata untuk masuk ke kekuasaan, tetapi berasal dari rakyat," kata Esono.
"Setelah mencatat tentang asal-usul pemberontakan populer yang dipimpin militer untuk mengambil alih kekuasaan, kami menentukan jangka waktu dua pekan, dan setelah itu periode kita akan menerapkan sanksi-sanksi."
PBB, AS dan Uni Eropa juga menyerukan para petinggi militer negara itu untuk menyerahkan kembali kekuasaan kepada warga sipil.
Setelah periode dua pekan, AU akan menunjuk seorang utusan khusus ke negara itu dan bertemu lagi" untuk memeriksa situasi dan melihat langkah-langkah yang dilakukan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
