REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dana Anak-Anak (UNICEF) PBB mengatakan akan melipatgandakan stafnya dari 300 menjadi 600 orang di tiga negara wabah ebola, Guinea, Liberia dan Sierra Leone.
Dilansir dari Xinhua, Selasa (4/11), Koordinator Darurat Ebola Global UNICEF Peter Salama mengatakan kepada wartawan anak-anak mencapai 20 persen dari semua kasus ebola di tiga negara tersebut.
UNICEF mencatat sekitar lima juta anak-anak terinfeksi Ebola. Diperkirakan sekitar 4.000 anak menjadi yatim piatu karena wabah mematikan itu.
"Sekolah-sekolah ditutup, anak-anak dibatasi aktivitas di luar rumahnya dan diminta tidak bermain dengan teman-temannya," ujar Salama.
Dia mengatakan epidemi ini mengerikan bagi anak-anak karena kematian ada di sekitar mereka. Samala menambahkan jika kita menghentikan Ebola, penyakit ini akan menghentikan semua hal yang telah UNICEF lakukan untuk mendukung anak-anak di negara-negara itu selama bertahun-tahun. UNICEF telah jelas melihat dampak Ebola terhadap pendidikan dan layanan kesehatan utama.
"Jadi bagi kami prioritas nomor satu selama beberapa bulan ke depan adalah mencurahkan semua upaya, semua staf dan sumber daya untuk menghentikan Ebola," kata Samala.
Dia menyebut Ebola adalah sebuah epidemi virus sekaligus epidemi ketakutan dan pengabaian global. Dia menambahkan, ketakutan dan pengabaian memunculkan stigma dan diskriminasi.
Kepala Misi PBB untuk Respon Darurat Ebola (UNMEER) Anthony Banbury tiba di Sierra Leone, Senin, setelah mengunjungi Guinea akhir pekan lalu. Di dua negara tersebut Banbury mengunjungi pusat perawatan Ebola di daerah-daerah terpencil untuk melihat bantuan apa yang dapat PBB berikan.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan dalam rapat rutin Banbury juga bertemu dengan penderita Ebola yang berhasil sembuh dan mengunjungi pusat logistik.
"Dia juga mengunjungi Pusat Komando dan Pengendalian yang baru dibuka. Pusat tersebut bertanggung jawab mengkoordinasikan pemakaman dan ambulans," kata dia.
Dujarric menambahkan Banbury mengunjungi Liberia, Selasa, sebelum menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB pekan depan.