REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Selasa (4/11) menyerukan peralihan pimpinan sipil yang melibatkan banyak pihak di Burkina Faso, dan wakil khususnya di wilayah tersebut berkonsultasi dengan para pemegang saham, kata seorang juru bicara PBB.
"Sekretaris Jenderal terus sangat prihatin mengenai krisis saat ini di Burkina Faso dan dampaknya pada kestabilan nasional serta regional," kata Farhan Haq dalam satu taklimat di Markas Besar PBB, New York. Ia menambahkan Ban kembali menyampaikan seruannya bagi peralihan pimpinan sipil yang melibatkan banyak pihak menuju pemulihan total undang-undang dasar melalui pemilihan umum yang demokratis.
Haq mengatakan misi gabungan PBB-Uni Afrika-Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) bertemu pada Senin (3/11) dengan Presiden Ghana John Mahama --yang juga adalah Ketua ECOWAS-- untuk berkonsultasi mengenai situasi tersebut.
Presiden Burkina Faso Blaise Compaore mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat (31/10), setelah dua hari protes rusuh mengenai rencananya untuk mengubah undang-undang dasar guna memperpanjang 27 tahun kekuasaannya.
Militer mengambil-alih kekuasaan dan mengangkat Let. Kol. Isaac Yacouba Zida sebagai kepala negara peralihan, sehingga memicu gelombang baru demonstrasi guna menuntut kepergian militer dan pemulihan kekuasaan sipil di Burkina Faso.
Zida mengatakan pada Senin bahwa ia bersedia menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah peralihan sipil setelah bertemu dengan Raja Suku Mossi, Mogho Naba --Kepala Suku tradisional paling berpengaruh di Burkina Faso.
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika Barat Mohammed Chambas memberi penjelasan kepada Presiden Togo Faure Gnassingbe di Lome mengenai kemajuan konsultasi yang berlangsung, kata Haq, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang. Ia menambahkan, "Semua interlokutor sepakat bahwa proses peralihan di Burkina Faso mesti sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang dasar."
Misi gabungan tersebut telah kembali ke Ibu Kota Burkina Faso, Ouagadougou, untuk terus terlibat dengan semua pihak, dalam upaya untuk mencapai kesepakatan yang akan memulihkan undang-undang dasar dan memungkinkan peralihan demokratis pimpinan sipil, kata Haq.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
