REPUBLIKA.CO.ID, OUAGADOUGOU -- Tentara Burkina Faso akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan negara tersebut dalam dua minggu, setelah mendapatkan tekanan dari dunia internasional terhadap atas transisi jatuhnya rezim Presiden Blaise Compaore, kata serikat pekerja, Selasa.
Isaac Zida, pemimpin sementara yang telah ditunjuk oleh militer, membuat perjanjian sehari setelah negara-negara Afrika memberikan waktu dua minggu untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil atau mereka akan mendapatkan sanksi.
"Jika semua pihak telah setuju maka tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan masa transisi dua minggu," kata Zida pada hari Selasa, menurut penuturan pemimpin perserikatan Joseph Tiendrebeogo, seperti dikutip dari AFP.
Militer mengisi kekosongan pemerintahan sementara pasca Presiden Compaore yang dipaksa mundur setelah berkuasa selama 27 tahun oleh aksi pemberontakan rakyat yang berkaitan dengan "Arab Spring" (kebangkitan negara-negara Arab).
Presiden Ghana, Nigeria dan Senegal juga akan tiba di Burkina Faso pada hari Rabu untuk membantu menyelesaikan masalah ini, sedangkan Kanada telah menghentikan bantuan kepada negara-negara miskin Afrika Barat yang mengalami hal serupa.
Prancis dikatakan telah membantu evakuasi Compaore guna menghindari pertikaian yang lebih besar di negara bekas jajahan Prancis.
Pihak militer Burkina Faso mengambil alih kekuasaan pemerintahan setelah Compaore dievakuasi yang kemudian justru memicu protes besar dari masyarakat dan terancam mendapatkan sanksi dari masyarakat internasional.
Namun pihak militer menyatakan niatnya bukan untuk mencari kekuasaan, hanya berusaha menormalisasi keadaan.
Zida telah mengulangi janjinya pada pertemuan dengan pihak oposisi, perwakilan utusan asing dan pemimpin warga sipil.
"Mereka memberitahu kami, bahwa mereka akan menyerahkan kembali kekuasaan kepada warga sipil, negara ini harus kembali damai dan tenang," ujar kepala suku Mossi di Burkina Faso, Mogho Naba, yang mengaku bertemu Zida pada Selasa.
Prancis bantu compaore melarikan diri
Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan bahwa, Paris telah membantu mengevakuasi Compaore untuk menghindari pertumpahan darah dan provokasi.
Compaore dan istrinya kini tinggal di sebuah rumah mewah milik pemerintah di Yamoussoukro, ibu kota Pantai Gading.
Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara juga menyatakan bahwa Compaore bisa tinggal di Pantai Gading selama yang dia inginkan.
Sementara itu, menurut lembaga pemeringkat kredit S&P sedang memperhatikan situasi di Burkina Faso mengenai pemasukan dana pembiayaan anggaran nasionalnya dan perdagangan eksternal.
Kanada salah satu negara yang telah berkontribusi menyumbang sebesar 35,6 juta dollar AS atau 28 juta Euro pada tahun 2012 dan 2013 dikabarkan telah menghentikan bantuan anggaran dananya ke Burkina Faso.
Dana tersebut akan diperbantukan kembali jika keadaan negara tersebut sudah pada kekuasaan dan otoritas yang sah.
Sedangkan Washington masih mengumpulkan fakta-fakta pada keadaan tersebut sebelum memperhitungkan kembali bantuan tahunan senilai 14 juta dollar AS.
Para pemimpin oposisi, sementara bertemu dengan mediator dari PBB, ECOWAS dan Uni Afrika, menyatakan pihak oposisi tidak selamanya selalu melawan militer yang sedang berperan dalam proses transisi.
"Kami harus melihat apa cara terbaik untuk situasi dan konteks masalah ini," kata pemimpin utama oposisi Zephirin Diabre.
Partai berkuasa Burkina Faso digulingkan dan telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah transisi.
Sekarang keadaan sudah berangsur normal, lima hari yang lalu ribuan pengunjuk rasa merusak gedung-gedung untuk menurunkan masa kepemimpinan Compaore yang sudah berkuasa selama 27 tahun.
Data dari rumah sakit mengatakan sedikitnya 10 orang tewas dan 200 orang terluka dalam peristiwa itu sementara oposisi berpendapat angka kematian mencapai 30 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika