REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pemberian sanksi pada faksi agresif Libya untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang saudara besar-besaran. AS juga memaksa para pemimpin militan untuk bernegosiasi.
Dilansir dari Reuters, Jumat (7/11) tiga tahun setelah jatuhnya Muammar Gaddafi intervensi dari luar telah memperburuk konflik di Libya. Di mana Qatar dan Turki mendukung pasukan Islam, sementara Mesir dan Uni Emirat Arab mendukung saingan yang lebih sekuler.
Sanksi AS akan terpisah dari potensi sanksi PBB yang bertujuan untuk menekan faksi Libya dan milisi untuk mengambil bagian dalam negosiasi politik, yang didukung PBB yang dipimpin oleh Utusannya Bernardino Leon. Kemungkinan sanksi PBB diterapkan untuk membantu mendorong digelarnya pembicaraan politik.
Para pejabat AS menolak mengatakan siapa yang mungkin akan jadi target sanksi mereka, atau mengapa mereka merasa perlu untuk menerapkan sanksi terpisah dari PBB. Mereka juga tak merinci sanksi apa yang akan mereka usulkan.
Sementara sanksi PBB rencananya akan lebih menargetkan individu atau kelompok yang terlibat dalam pertempuran, daripada pendukung asing mereka. Sanksi PBB juga akan membekukan aset serta memberlakukan larangan perjalanan.
Libya telah jatuh dalam kekacauan dengan dua pemerintah yang bersaing. Di mana kedua parlemen bersaing untuk menguasai dan mengontrol kekayaan minyak mereka.
Bagian barat negara itu dikendalikan oleh militan Islam yang menyebut diri mereka Operasi Fajar dan merebut ibukota Tripoli pada bulan Agustus.
Sedangkan pemerintah yang diakui secara internasional, bertanggung jawab atas keadaan di timur, yang parlemennya beroperasi di sebuah hotel di Tobruk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika