REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekjen PBB Ban Ki-moon Senin (10/11) membentuk satu tim beranggotakan lima orang untuk menyelidiki serangan Israel pada fasilitas-fasilitas PBB dalam perang Gaza dan penemuan senjata-senjata Hamas di lokasi itu.
Ban mengumumkan rencana-rencana untuk melakukan penyelidikan itu dalam kunjungannya ke Gaza bulan lalu setelah menyebut penembakan Israel pada sekolah-sekolah yang dikelola PBB sebagai satu "kejahatan moril".
Israel bersikeras bahwa para petempur Hamas menggunakan sekolah-sekolah itu untuk menyimpan senjata-senjata dan membantah mereka dengan sengaja menargetkan fasilitas-fasilitas yang digunakan sebagai tempat penampungan para warga Palestina dalam perang 50 hari itu.
Setidaknya lima fasilitas PBB diserang dalam konflik di mana sejumlah warga Palestina termasuk anak-anak mengungsi, kata badan PBB urusan pengungsi Palestina UNRWA.
Penyelidikan yang dipimpin mantan jenderal Belanda Patrick Cammaert akan "memeriksa dan mengusut sejumlah insiden khusus yang menimbulkan korban tewas atau cedera, dan/atau kerusajan pada kompleks-kompleks PBB," kata juru bicara PBB Farhan Haq.
Penyelidikan itu akan dipusatkan pada insiden-insiden dari 8 Juli sampai 26 Agustus, tambahnya.
Cammaert yang mantan penasehat militer Ban juga menjadi komandan pasukan PBB di daerah Republik Demokratik Kongo timur dan misi untuk Ethiopia dan Eritrea.
Para anggota lain tim itu adalah ahli hukum Maria Vicien Milburn dari Argentina, yang adalah penasehat umum untuk badan kebudayaab PBB UNESCO, warga Amerika Serikat Lee O'Brien, yang bekerja pada urusan Tumur Tengan departeme urusa politik PBB, warga Kanada Piere Lemelin dan K,C Reddy dari India.
Juru bicara PBB itu menegaskan bahwa Ban "mengharapkan tim itu mendapat dukungan kerja sama penuh dari semua pihak terkait."
Ban mengunjungi fasilitas-fasilitas PBB yang hancur bulan lalu dan mengatakan kehancuran akibat perang itu "tak terlukiskan."
Para pejabat PBB mengatakan roket-roket Hamas ditemukan di fasilitas yang dikosongkan itu dan mengecam mereka yang bertanggung jawab karena hal itu dapat menyebabakan para warga sipil dalam bahaya.
Dewan Hak Asas Manusia PBB di Jenewa membentuk satu komisi penyelidikan serangan di Gaza, dipimpin seorang pakar hukum Kanada Wlilliam Schabas.