REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Otoritas penerbit sertifikat halal di Australia menegaskan konsumen Australia apapun agamanya tidak perlu takut dengan produk halal. Sejumlah pemimpin agama mendesak pemerintah Australia menyikapi kampanye boikot produk halal.
Salah satu Dewan Sertifikasi Produk Halal di Australia, Dewan Koordinator Islam mengatakan peran mereka adalah memastikan produk makanan yang dijual dipersiapkan dengan cara yang benar dan bersih sesuai dengan hukum syariah Islam. Seruan itu diunggah di laman Facebook yang mendorong orang untuk memboikot produk halal di Australia.
Bega cheese, steggles, parmalat, dan daging sapi Bindaree merupakan sejumlah produk yang menjadi sasaran kampanye anti-halal.
Dewan Koordinator Islam mengatakan akreditasi halal merupakan peran yang sudah mereka lakukan selama beberapa dekade. "Australia merupakan salah satu dari pemasok terbesar di negara-negara Muslim yang mewajibkan sertifikasi halal. Dan hal ini sudah kami lakukan sejak tahun 60-an," kata Kepala Auditor rumah jagal, Gaafar Muhammad dari Dewan Koordinator Islam baru-baru ini.
Data yang disampaikan Australia Meat, Australia mencatat telah mengekspor jutaan ton daging sapi dan daging sapi muda, 300 ribu ton daging domba, dan daging kambing ke 110 negara di dunia. Mayoritas pengekspor daging di Australia tidak mempermasalahkan sertifikasi halal. Sistem di Australia sendiri mengakui pemotongan hewan yang halal merupakan hal yang unik karena itu merupakan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah federal Australia.
Menurut Konsultan dari Almanar, "Australia sangat mempersiapkan diri menjadi pemasok produk halal yang diperkirakan mencakup 1,6 miliar Muslim di seluruh dunia,"
"Australia dikenal baik dengan metode alaminya dalam membiakan ternak dan memiliki standar kelas dunia dalam pengelolaa pertanian dan peternakan serta produksi daging yang higienis," kata Dr Fiona Hill dari Kantor Konsultan Almanar.
"Seluruh proses operasional daging halal harus dilakukan oleh lembaga berizin dan diawasi secara rutin oleh Inspektur Karantina Pemerintah Australia (AQIS) dan Otoritas Program Halal Pemerintah Australia (AGAHP), untuk memastikan produk berkualitas tinggi dan benar-benar halal,"
Perusahaan Susu dan yoghurt Fleurieu menjadi sasaran dari orang yang menuding biaya untuk mendapatkan sertifikat halal senilai $1,000 yang dibayarkan perusahaan itu disalurkan untuk mendanai kegiatan terorisme di Timur Tengah.
Perusahaan itu menanggapi publikasi itu dengan memutuskan membatalkan perjanjian kerja sama memasok yoghurt senilai $50 ribu per tahun untuk maskapai Emirates.
Desakan pemboikotan produk halal, Halal Choice, dimulai oleh Kirrily Smith 10 bulan lalu setelah dia mencurigai badan sertifikasi produk halal melakukan 'pemerasan'.
Meskipun tidak mampu menyediakan bukti atas tudingannya tersebut kepada ABC Rural, Smith mengatakan mewajibkan produk memiliki sertifikat halal itu merupakan bentuk yang sama saja dengan pemerasan. "Banyak produk halal yang untuk menerbitkan sertifikat halalnya harus membayar padahal mereka merupakan produk yang sudah jelas-jelas halal, misalnya susu, madu, kacang, tapi tetap saja perusahaan harus membayar ribuan dolar."
Smith tidak mengaku tidak berpikir perusahaan-perusahaan yang berupaya mendapatkan sertifikat halal berusaha untuk mencari pasar ekspor yang mewajibkan produk susu harus memiliki sertifikat halal.
"Saya pikir itu berbau pemerasan karena umat Islam di seluruh dunia tahu bahwa mereka dapat mengkonsumsi susu .... jadi meminta perusahaan untuk membayar biaya yang tidak adil."
Dia menyangkal dia diskriminasi atas dasar agama.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaDisclaimer:
Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
