REPUBLIKA.CO.ID, OUAGADOUGOU -- Kelompok-kelompok militer dan sipil Burkina Faso Selasa berusaha menyetujui satu rencana bagi satu pemerintah transisi setelah tergulingnya pemerintah negara itu.
Keputusan-keputuan penting belum dibuat mengenai masalah-masalah peka menyangkut teransisi itu termasuk berapa jumlah kursi militer akan dijatahkan dalam perlemen dan siapa yang akan menjadi presiden sementara.
Kelompok-kelompok militer dan sipil tampaknya belum sepakat terutama mengenai susunan parlemen sementara kendatipun ada optimisme sebelumnya dengan Presiden Senegal Macky Sall yang mengatakan Selasa bahwa satu perestujuan mungkin segera tercapai.
Sall, utusan dari blok kawasan Afrika barat ECOWAS, berada di ibu kota Burkina Faso, Ouagadougou untuk membantu satu rencana transisi bersama dengan Presiden Togo Faure-Gnassinghe.
Militer, yang mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Blaise Compaore mundur tidak lama setelah pemberontakan untuk menentang usahanya memperpanjang pemerintah 27 tahunnya atas tekanan kuat internasional untuk segera menyerahkan kekuasaannya kepada satu pemerintah sipil.
Militer telah melantik Letkol Isac Zida,49 tahun, orang kedua dalam pasukan pengawal kepresidenan sebagai pemimpin baru negara itu.
Amerika Serikat menyerukan satu transisi demokratik sementara Prancis dan Uni Eropa mendesak pemilu bebas segera diselenggarakan.
Uni Afrika memperingatkan negara itu akan dikenakan sanksi-sanksi jika penyerahan kekuasaan tidak dilakukan dalam dua pekan, satu tuntutan yang ditolak Zida, yang menegaskan ia tidak ingin untuk tetap berkuasa.
"Saya tentu bahwa setelah diskusi-diskusi dengan Letkol Zida dan kelompok lainnya (dari masyarakat sipil), kami tentu dapat menyetujui perjanjian" bagi transisi, kata presiden Senegal itu.
Kelompok-kelompok oposisi dan masyarakat sipil menyetujui satu cetak biru bagi pemilu baru dalam satu tahun. Kesepakatan itu kini harus dibicarakan dengan militer.
Cetak biru itu telah diserahkan kepada militer Senin menetapkan bagi pemilu November 2015, dengan satu presiden sipil sementara, pemerintah beranggotakan 25 menteri dan satu parlemen peralihan dengan 90 kursi.
Cetak biru itu memberikan hanya 10 kursi masing-masing untuk militer dan partai yang dipimpin Compaore.
Militer mengusulkan parlemen peralihan 60 anggota masing-masing 15 orang untuk opoisi, wakil masyarakat sipil, militer dan partai Compaore.
Kelompok-kelompok opoisi dan masyarakat sipil bersama dengan para pemimpin agama dan tradisional akan bertemu Rabu untuk membicarakan perubahan-perubahan yang diminta militer itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika