REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mengatakan dirinya mendorong pemimpin Myanmar untuk menjunjung tinggi hak azasi manusia dan memberikan akses kemanusiaan ke etnis Rohingya.
"Saya juga menyampaikan keprihatinan saya tentang penduduk Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan," ujar Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di sela-sela KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11).
Pemerintah Myanmar diharapkan dapat menegakkan hak azasi manusia bagi para etnis Rohingya dengan mulai mengakui status mereka, Ban Ki-moon mengeaskan.
"Saya mendorong presiden dan para pemimpin Myanmar untuk menjunjung tinggi hak azasi manusia, mengambil sikap tegas dalam melawan berbagai hasutan dan menjamin akses kemanusiaan ke Rohingya yang hidup dalam kondisi yang rentan".
Sekretaris Jenderal PBB juga mengingatkan pemerintah Myanmar agar mengakhiri serangan terhadap minoritas muslim di negerinya dan mengakui etnis Rohingya sebagai warga Negara Myanmar.
Sebelumnya, Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior di ibu kota Nay Pyi Taw, Myanmar untuk membahas proses reformasi dan pengobatan untuk minoritas Muslim Rohingya.
Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, pada kesempatan berbeda, menyatakan bahwa Indonesia melihat perkembangan demokrasi Myanmar sudah ke arah yang lebih positif.
"Maksudnya secara global membuka diri dan sebagainya dan saya kira Myanmar sebagai tuan rumah ini membuktikan bahwa dunia mengapresiasi proses perkembangan demokrasi yang ada di Myanmar," tutur Retno di lain
KTT ke-25 ASEAN yang berlangsung pada 12-13 November 2014 kali ini mengusung tema "Moving Forward In Unity To a Peacefull and Prosperious Community" atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur.
Pada KTT ASEAN kali ini, Indonesia mengusulkan pembicaraan mengenai demokratisasi, penanganan HAM serta pematangan visi Komunitas ASEAN pasca 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika