REPUBLIKA.CO.ID, OUAGDOUGOU -- Militer Burkina Faso telah mencapai kesepakatan dengan partai oposisi, kelompok sipil dan pemimpin agama untuk transisi ke pemerintahan sipil.
Kesepakatan ini dicapai setelah dua minggu tersingkirnya Presiden Blaise Compaore.
"Faksi yang berbeda dengan suara bulat mendukung piagam transisi pada hari Kamis," kata Henry Ye, Presiden Komisi yang mewakili kekuatan utama di negara Afrika Barat sperti yang dilansir Reuters, Jumat (14/11).
"Hari ini adalah hari kompromi," kata Herve Kam, anggota dari kelompok masyarakat sipil Balai Citoyen.
Baik militer dan warga sipil menyepakati transisi sipil. Lembaga-lembaga transisi pun akan dipimpin oleh warga sipil.
Kepala negara baru akan dipilih oleh sebuah lembaga tinggi khusus yang terdiri dari delapan pemimpin agama dan tradisional dan lima anggota masing-masing dari tentara, oposisi dan masyarakat sipil.
Presiden kemudian akan menunjuk perdana menteri untuk menjalankan kabinet pemerintah dengan 25 anggota.
Piagam tersebut juga menyerukan dewan transisi nasional berjumlah 90 anggota, untuk bekerja sebagai badan legislatif. Ini akan terdiri dari 30 wakil oposisi dan 25 anggota dari kedua masyarakat sipil dan tentara.
Sisa 10 kursi akan diberikan ke partai politik lainnya, termasuk mantan anggota koalisi Compaore, yang tidak berpartisipasi dalam negosiasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika