REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina menegaskan Hong Kong merupakan persoalan dalam negeri Cina, sehingga tidak boleh ada pihak lain ikut campur untuk penyelesaiannya.

"Persoalan di Hong Kong, konstitusi dan demokrasi di Hong Kong adalah persoalan dalam negeri Cina, tidak boleh ada pihak atau negara lain ikut campur di dalamnya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei di Beijing pada Kamis (20/11).

Kepada pers, ia menegaskan dengan singkat, "Tidak boleh ada campur tangan."

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina pada 31 Agustus silam menolak keinginan warga Hong Kong untuk memilih sendiri pemimpin kota itu pada 2017.

Beijing hanya memperbolehkan warga memilih calon pemimpin yang disetujui pemerintah pusat. Kepala Eksekutif Hong Kong dipilih 1.200 anggota komite dan harus disetujui pemerintah pusat Cina.

Keputusan Beijing itu, mengakibatkan gelombang unjukrasa di Hong Kong hingga kini. Para demonstran bahkan sempat menyerbu gedung parlemen Hong Kong pada Selasa.

Kepala Penerangan Kepolisian Hong Kong Hui Chun Tak seperti dikutip media setempat menegaskan, "Kami akan mencari dalang atau pihak yang bertanggung jawab atas penyerbuan itu. Itu adalah tindakan kriminal."

Ia juga mengimbau agar masyarakat Hong Kong menyikapi secara bijak semua informasi dan rumor yang berkembang terkait aksi unjukrasa tersebut. Pemerintah Hong Kong menegaskan, masyarakat harus taat hukum selama menyalurkan aspirasinya.

Akhir pekan lalu aparat keamanan Beijing melarang tiga pelajar Hong Kong Alex Chow Yong-kang, Nathan Law Kwun-chung dan Eason Chung Yiu-wa, masuk ke dalam ibu kota Cina meski mereka mengantongi tiket dan paspor yang masih berlaku.

Ketiga pelajar yang tergabung dalam Federasi Pelajar Hong Kong itu berniat menemui pejabat tinggi Cina.

Atas gerakan pendukung demokrasi di Hong Kong itu, Amerika Serikat menyatakan dukungannnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika