REPUBLIKA.CO.ID, PORT AU PRINCE -- Ribuan demonstran anti pemerintah di Haiti, Selasa (25/11) menuntut Presiden Michel Martelly mengundurkan diri karena dituduh akan menjalankan rezim kediktatoran.
Politisi oposisi menyerukan demonstrasi yang dilakukan di sejumlah lingkungan ibukota Haiti, Port Au Prince.
Demonstrasi tersebut digelar ditengah kekhawatiran bahwa Martelly akan memimpin negara tersebut berdasarkan surat keputusan saat masa tugas parlemen berakhir menyusul penundaan pemilihan umum.
Para demonstran membawa papan seruan untuk pemilihan umum yang demokratis dan pemerintahan baru, serta meminta untuk membebaskan aktivis oposisi yang dipenjarakan.
"Kami datang untuk mengatakan tidak terhadap setiap upaya untuk merehabilitasi kediktatoran di Haiti yang menolak untuk mengadakan pemilihan," kata pengunjuk rasa Hugo Alfred.
Politisi dan mantan anggota parlemen juga turut bergabung didalamnya menyerukan Martelly untuk mundur.
Protes dibubarkan sebelum demonstran mencapai istana nasional dimana polisi telah mendirikan barikade.
Penyelenggara demonstrasi mengatakan sedikitnya dua orang ditahan, namun tidak ada korban luka yang dilaporkan.
Haiti seharusnya mengadakan pemilihan suara pada 26 Oktober lalu untuk memilih 20 senator, 102 deputi dan pejabat kota, tetapi Majelis Nasional tidak menyetujui undang-undang pemilu tepat waktu karena kebuntuan politik.
Mandat parlemen dan senat diatur agar berakhir pada tanggal 12 Januari 2015 dan jika pemilu tidak diadakan, Martelly bisa mengambil alih di tengah kekosongan politik.
Presiden telah berjanji untuk menggelar pemilu awal tahun depan jika kebuntuan ini tidak diselesaikan.
Utusan khusus PBB untuk Haiti Sandra Honore Senin mendesak pemerintah untuk menghormati hak untuk aksi protes damai.
Pembicaraan terbaru guna menyelesaikan krisis sebelum akhir tahun itu yang diprakarsai oleh pemerintah telah diboikot oleh partai-partai oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
