REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Presiden Nigeria Goodluck Jonathan Sabtu (29/11) berjanji akan memburu mereka yang berada dibelakang serangan-serangan "kejam" yang menewaskan setidaknya 120 orang dari seorang pemimpin penting Islam dan pengeritik Boko Haram.

Setidaknya 270 orang lainnya juga cedera dalam serangan-serangan Jumat ketika dua pembom meledakkan bom-bom mereka dan para pria bersenjata menembaki para jamaah yang sholat di Masjid Raya di Kano, kota terbesar di wilayah utara yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Presiden "memerintahkan badan-badan keamanan melakukana satu penyelidikan berskala penuh dan tidak menghentikan usaha mereka sampai semua agen teror ditangkap dan diseret ke pengadilan," kata satu pernyataan dari kantor Jonathan, Sabtu.

"Presiden menegaskan kembali bahwa terorisme dalam segala bentuk adalah satu perbuatan tercela dan ancaman tidak dapat dibenarkan pada masyarakat kita."

Ia mendesak rakyat Nigeria "tidak putus asa dalam menghadapi cobaan besar saat ini dalam searah negara kita tetapi tetap bersatu menghadapi musuh bersama."

Masjid Raya itu terletak dekat istana Emir Kano Mohammad Sanusi II, ulama paling senior ke dua Nigeria, yang pekan lalu mendesak warga sipil mengangkat senjata melawan Boko Haram.

Emir tidak berada di negara itu dalam serangan itu.

Ledakan-ledakan itu terjadi setelah satu serangan bom gagal terhadap satu masjid di kota Maiduguri di timur laut Jumat pagi, lima hari setelah dua wanita pembom bunuh diri membunuh lebih dari 45 orang di kota itu.

Utusan khusus Sekjen PBB untuk Afrika Barat, Mohamed Ibn Chambas dalam satu pernyataan mengutuk serangan-serangan itu.

Chambas menyeru pihak berwenang "meningkatkan tanggapan mereka terhadap ancaman-ancaman teror di Nigeria timur laut" dan meningkatkan tindakan untuk melindungi penduduk sipil.

Para pemantau menuding Boko Haram melakukan serangan itu. Para korban yang banyak itu bukan satu gejala baru dalam pemberontakan lima tahun kelompok garis keras itu. Lebih dari 13.000 orang diperkirakan tewas sejak tahun 2009.

Ikuti Whatsapp Channel Republika