REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri luar negeri Liga Arab mengesahkan rancangan resolusi yang menetapkan kerangka waktu pembentukan negara Palestina, Sabtu (29/11).
Mereka akan menyampaikan resolusi tersebut kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk pemungutan suara dalam beberapa hari. Para menteri luar negeri mengatakan dalam pernyataan setelah bertemu dengan Yordania, satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota DK PBB.
Mereka sedang mencari dukungan internasional atas resolusi tersebut. Kepala Liga Arab Nabil al-Araby mengatakan Yordania akan menyerahkan resolusi tersebut.
Rancangan resolusi itu tampaknya akan ditentang oleh AS, sekutu utama Israel. Namun, belum diketahui apakah AS akan terlibat dalam negosiasi resmi resolusi.
Berbicara dalam sesi pembuka, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Israel membuat rakyatnya tidak memiliki pilihan kecuali meminta dukungan langsung komunitas internasional. "Situasi saat ini di Palestina tidak bisa dilanjutkan. Tidak ada lagi mitra kami di Israel dan tidak ada pilihan kecuali membuat isu ini mendunia," ujar dia di Kairo.
Yordania mengedarkan rancangan resolusi tersebut bagi anggota DK PBB awal bulan lalu. Resolusi itu menyerukan untuk mengakhiri pendudukan Israel pada November 2016.
Prancis, Inggris dan Jerman juga menyusun resolusi mereka sendiri untuk mengakhiri konflik. Namun, mereka belum mengedarkan resolusi tersebut.