REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Ratusan warga Israel berhaluan kiri Sabtu malam melakukan unjuk rasa menentang satu rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial yang mengukuhkan status Israel sebagai tanah air bangsa Yahudi. Unjuk rasa itu dilakukan oleh pengawas permukiman "Peace Now" Israel dan melintas jalan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Peace Now mengatakan unjuk rasa itu adalah "satu kesempatan untuk memungkinkan suara kelompok demokratik didengar" menentang RUU itu yang menciptakan ancaman "nasionalisme, rasisme dan agresi" untuk "menghancurkan negara kita."
Saat demonstrasi itu berlangsung, polisi mengatakan bahwa kelompok penghasut membakar satu sekolah Yahudi-Arab di Jerusalem dan menulis slogan-slogan anti-Arab yang rasis di dinding-dindingnya. "Pergi, bebaskan kami dari pemerintah penindas, rasis, ekstremis dan penghasut," kata anggota parlemen Tamar Zandberg dari partai oposisi Meretz dalam unjuk rasa itu.
Para pengeritik mengatakan RUU baru itu -- yang disetujui kabinet Ahad-- akan merugikan demokrasi dan diskriminasi institusional terhadap minoritas-minoritas termasuk warga Arab. Netanyahu menegaskan bahwa undang-undang itu akan menyeimbangi Yahudi Israel dan karakteritik demokratik.
Para pemrotes membawa tanda-tanda bertuliskan "kami tidak akan membiarkan anda merusak negara" dan undang-undang negara dari pemerintah sayap kanan adalah demokrasi bagi hanya warga Yahudi". Polisi mengatakan sekitar 800 orang ikut serta dalam demonstrasi itu.
Sementara itu para petugas pemadam kebakaran memadamkan api di sekolah itu, tidak jauh dari kediaman Netanyahu. Slogan-slogan seperti "Matilah warga Arab" "tidak ada hidup bersama dengan kanker" tertulis di tembok-tembok sekolah Yahudi-Arab itu, kata polisi.
Beberapa pejabat Israel mengecam pembakaran sekolah itu. Menteri Pendidikan Shai Piton menyebut itu sabagai satu "aksi kekerasan dan insiden yang tercela, yang dapat merusak landasan-landasan demokrasi Israel". Itu adalah "satu penghinaan serius pada struktur hubungan warga Yahudi-Arab," katanya dalam satu pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
