REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY -- Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pemerintah bersatu Palestina yang dideklarasikan bersama dengan Fatah telah berakhir. Dalam konferensi persnya di Gaza City, jangka waktu enam bulan pemerintahan bersatu mulai berakhir.
Ia menjelaskan, dialog antarkeduanya pun harus kembali dilakukan di tingkat nasional guna membahas masa depan pemerintahan. Abu Zuhri mengatakan segala keputusan terkait pemerintahan yang akan dibubarkan atau dilanjutkan atau dirombak kembali harus dilakukan melalui dialog nasional dan konsensus.
"Hamas tak tertarik dengan hasutan-hasutan, tetapi berupaya mempertahankan kesatuan nasional," katanya, seperti dilansir dari Maan News.
Ia menegaskan, pergerakan Hamas tidak sepenuhnya mengendalikan Jalur Gaza. "Jika pemerintah konsensus nasional tak ingin bertangung jawab atas Gaza, tak berarti pemerintah terbebas dari tanggung jawab ini," tambahnya.
Abu Zuhri pun kemudian mengkritisi otoritas Palestina yang dinilai telah menahan sejumlah orang dengan alasan politis. Sejauh ini pada November, terdapat 80 warga Palestina yang telah ditahan di Tepi Barat karena hubungan politiknya.
Ia pun mendesak Presiden Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Rami Hamdallah untuk menghentikan kampanye penahanannya. Pemerintah Gaza dan Tepi Barat sepakat bersatu pada April. Pemerintah bersatu ini diresmikan pada Juni.
Namun sejumlah kritikan menyebut pemerintah belum membuat perubahan yang signifikan di Gaza. Hingga penandatanganan pemerintahan bersatu, Hamas menjalankan pemerintahannya di Jalur Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
