REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM--Di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pemilihan umum baru akibat pergolakan koalisi, sebuah hasil jajak pendapat menunjukkan dukungan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian merosot.
Harian Ha'aretz melansir, meskipun angka dukungan bagi perdana menteri tersebut mencapai 50 persen pada akhir Agustus --saat puncak perang dua-bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, hanya 38 persen responden mengatakan puas dengan kinerja Netanyahu.
Terlebih lagi, hampir sepertiga responden dalam jajak pendapat itu mengatakan mereka tidak tahu siapa yang bisa memimpin negeri tersebut. Kondisi itu menunjukkan kurangnya kepuasan masyarakat Israel terhadap pejabat terpilihnya.
Pada Ahad (30/11), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam para menteri karena mengeluarkan ancaman dan ultimatum untuk menghancurkan koalisi dan melakukan pemilihan umum dini.
"Ada misi penting di hadapan kita. Kita memerlukan kestabilan pemerintah dan penanganan yang baik," kata Netanyahu.
Penyebab utama pergolakan belakangan ini di dalam koalisi Israel adalah usul undang-undang kontroversial yang dikenal sebagai rancangan undang Negara Yahudi.
Menteri Kehakiman Tzipi Livni dan Menteri Keuangan Yair Lapid, bersama dengan anggota partai mereka, menolak usul rancangan undang-undang yang mengukuhkan Israel sebagai Negara Yahudi.
Rancangan undang-undang itu akan membuat orang non-Yahudi di Israel menjadi warga kelas dua, mengakui lambang dan hak nasional orang Yahudi. Sementara itu, status bahasa Arab diturunkan dari salah satu bahasa resmi menjadi bahasa status khusus.
Knesset (Parlemen) dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang tersebut untuk pertama kali pekan lalu, tapi pemungutan suara itu telah ditunda.
Rancangan undang-undang mengenai kewarganegaraan itu bukan hanya menyebabkan ketidakharmonisan di dalam koalisi yang berkuasa.
Netanyahu dan Menteri Keuangan Yair Lapid juga telah terlibat pertentangan mengenai gagasan mengenai nol persen Pajak Pertambahan Nilai dalam penjualan apartemen baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika