REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) pada Selasa (2/12) menyambut baik pemungutan suara di Parlemen Prancis untuk mengakui berdirinya Negara Palestina Merdeka.
Presiden Palestina mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa pemungutan suara di Dewan Legislatif Prancis "berani, membesarkan hati dan berada di jalur yang benar".
Tidak ada kode iklan yang tersedia."Pemungutan suara itu pantas bagi dan memperkuat proses perdamaian di Palestina dan di seluruh wilayah ini dalam mendukung prinsip dua-negara. Ini akan membantu mendirikan Negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.
Parlemen pimpina kubu Sosialis di Prancis pada Selasa malam telah mensahkan pemungutan suara simbolis untuk mengakui Negara Palestina, meskipun ada keberatan dari Israel.
Pemungutan suara di Parlemen Prancis disahkan dengan 339 suara mendukung dan 151 suara menentang. Banyak pengamat mengatakan lebih dari dua-pertiga anggota Parlemen Prancis mendukung mosi itu.
Pada November, Parlemen Inggris dan Spanyol juga melakukan pemungutan suara untuk mendukung pengakuan atas berdirinya Negara Palestina. Parlemen dan Pemerintah Swedia juga mengakui berdirinyata Negara Palestina.
Satu rancangan resolusi untuk memulai kembali perundingan mengenai penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina diperkirakan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pertengahan Desember, kata utusan Palestina untuk PBB, Senin (1/12).
Wakil Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan naskah yang disusun Prancis itu diperkirakan menetapkan satu rencana perudingan mengenai perjanjian perdamaian akhir dan kemungkinan batas waktu kedua bagi Negara Palestina.
"Prancis terus berusaha untuk membawa semua kolega Eropa mendukung, dan saya pikir perundingan itu akan berhasil," kata Mansour.
Prakarsa Eropa yang dipimpin Prancis itu diperkirakan dibicarakan di Brussels, Selasa, ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry berunding dengan para menteri Eropa dalam satu pertemuan NATO.
Sikap AS, yang berulang-kali memveto resolusi PBB atas desakan Israel, akan penting dalam memutuskan apakah dalam rancangan resolusi terbaru di PBB itu AS mengubah sikapnya.
Palestina, yang didukung Liga Arab, mengedarkan satu rancangan resolusi pada akhir September --yang menyerukan diakhirnya pendudukan Israel pada November 2016.
Tetapi rancangan itu mendapat penentangan dari AS dan para anggota lain Dewan Keamanan, yang membuka jalan bagi Eropa untuk berusaha mengajukan satu rancangan alternatif.
Mansour mengatakan ia mengharapkan satu rancangan resolusi baru akan diajukan ke dewan itu "secepatnya, mungkin pertengahan bulan Desember" dengan satu keputusan.
Resolusi baru itu akan membuka jalan bagi konferensi internasional yang dianggap banyak pihak sebagai usaha terakhir bagi perjanjian perdamaian Israel-Palestina, dengan keterlibatan semua negara penting internasional.
Ada kekhawatiran internasional yang meningkat mengenai serangan dan aksi kekerasan yang meningkat di Jerusalem Timur dan perundingan perdamaian yang macet menyangkut penetapan perbatasan Israel dan nasib Negara Paletina.
Sekjen PBB Ban Ki-moon memperingatkan tentang kemungkinan meletusnya kembali aksi kekerasan setelah perang 50 hari di Jalur Gaza sehingga menghancurkan wilayah Palestina itu musim panas lalu.
Para diplomat PBB memperkirakan dunia mungkin melihat aksi kekerasan lagi di Timur Tengah saat kelompok garis keras Islam melancarkan perang di Irak dan Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika