REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan pada Selasa (2/12), sanksi Barat tak menghentikan dukungan Rusia untuk separatis. Namun ia mengatakan, sanksi telah merusak ekonomi Rusia yang diproyeksikan terancam resesi tahun depan.
Seorang pajabat senior Departemen Luar Negeri yang menemani Kerry ke pertemuan para menteri luar negeri NATO di Brussels, mengatakan ia akan berbicara dengan sekutu untuk memberikan sanksi lebih lanjut pada Rusia. Hal itu akan dilakukan jika separatis pro-Moskow tak menghentikan kekerasan di Ukraina.
Kerry mengatakan Rusia dapat menghindari sanksi lebih lanjut, dengan menyetujui langkah-langkah untuk mengakhiri dukungan bagi separatis. Selama ini Rusia membantah memberi dukungan militer pada separatis.
Kerry mengatakan, perekonomian Rusia jelas merasakan dampak dari sanksi tersebut. Pernyataan Kerry mengutip melemahnya mata uang Rusia, rubel. Seorang pejabat senior Rusia berkomentar, perekonomiannya akan jatuh ke dalam resesi pada 2015 mendatang.
Produk domestik bruto Rusia kemungkinan akan turun 0,8 persen tahun depan, akibat menurunnya harga minyak dan sanksi. Wakil Menteri Ekonomi Rusia Alexei Vedeva mengatakan, Rusia mengalami perubahan dramatis dari perkiraan PDB sebelumnya 1,2 persen.
"Rusia memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang sangat berbeda. Kami siap untuk duduk bernegosiasi, cara yang wajar di mana semua pihak dapat menyetujui langkah-langkah yang sangat spesifik untuk bergerak ke arah yang berbeda," kata Kerry.
AS dan 28 negara Uni eropa selama ini telah memberlakukan sanksi terhadap sektor keuangan, pertahanan dan energi Rusia atas aneksasi Crimea. Moskow juga selama ini dituduh memberikan dukungan untuk kelompok separatis di timur Ukraina.
"Rusia tak akan selamat sampai janjinya untuk mengakhiri semua dukungan untuk separatis bersenjata, menarik pasukan dan senjata, membebaskan sandera, memungkinkan pengawas PSCE melakukan pekerjaan mereka dan menghormati kedaulatan Ukraina dan wilayahnya," tambah Kerry.
Pejabat Uni Eropa sepakat pada Jumat pekan lalu, untuk menjatuhkan sanksi pada 13 individu separatis pro Rusia dan lima lembaga. Sehingga kini, jumlah orang yang mendapat sanksi sekitar 132 orang dan jumlah lembaga yang asetnya dibekukan ada 28.
Namun para diplomat Uni Eropa mengatakan, sedikit kemungkinan adanya penambahan sanksi untuk Rusia. Kecuali jika ada eskalasi tajam lanjutan atas konflik di Ukraina. Rusia sebagai pemasok energi terkemuka di Eropa, membuat banyak negara Uni Eropa takut akan sanksi. Mereka khawatir penambahan sanksi akan merugikan ekonomi mereka sendiri.
Kelompok keamanan OSCE mengatakan, militer dan separatis Ukraina sepakat untuk 'secara prinsip' pada Selasa (2/12) melakukan gencatan senjata baru mulai 5 Desember, di wilayah Luhansk. Gencatan senjata awalnya telah disepakati pada September. Namun berbagai pelanggaran mewarnai gencatan senjata kala itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika