REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menyelidiki perang Gaza yang terjadi Juli hingga Agustus lalu. Perang antara pasukan Israel dan Hamas itu menghancurkan fasilitas PBB yang ada di Gaza.
PBB juga menyelidiki bagaimana Hamas bisa menjual senjata di beberapa sekolah. Tim penyidik PBB tiba di Gaza pada Selasa untuk memulai investigasi. Mereka telah bertemu dengan wakil Israel di Yerusalem.
Penyelidikan akan memakan waktu sekira tiga minggu. "Mereka akan mengunjungi situs-situs yang terimbas, mengadakan pertemuan-pertemuan dan mewawancara mereka yang terlibat," kata Direktur operasi untuk UN Relief and Works Agency, Robert Turner di Gaza pada reporter, dikutip Reuters, Kamis (4/12).
Selama perang, setidaknya enam fasilitas aktif PBB tertimpa ledakan. Israel mengatakan ada beberapa kasus salah tembak atau proyektil Hamas yang memang bersalah. Insiden ini menewaskan sekitar 30 warga sipil Palestina yang sedang berlindung.
Pada beberapa kasus, senjata milik Hamas ditemukan di dalam fasilitan UNRWA. Israel mengkritik keras kejadian tersebut. Israel menuduh militan Hamas menggunakan fasilitas PBB untuk meluncurkan serangan roket ke Israel.
Israel dan Hamas berjanji akan bekerjasama penuh dalam penyelidikan yang diluncurkan oleh Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-moon tersebut. Namun, Israel bersikeras tak akan bekerjasama dalam penyelidikan terpisah yang digagas oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Menurut mereka, penyelidikan ini hanya mencari-cari kejahatan perang dan bias terhadap pihak Israel. Israel percaya Dewan HAM akan melawan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Paul Hirschson mengatakan penyelidikan milik Ban Ki-moon adalah investigasi otentik yang berpotensi meningkatkan performa Israel dan membuat mereka belajar dari konflik.
Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri mengatakan Hamas bersedia bekerjasama dengan kedua penyelidikan. Menurutnya, Israel harus dipaksa tunduk pada penyelidikan oleh Dewan HAM juga. "Proses pilih-pilih oleh Israel tidak bisa diterima dan akan merusak reputasi PBB," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika