Jumat 05 Dec 2014 04:44 WIB

Cina: Urusan Hong Kong Milik Masalah Dalam Negeri Cina

Polisi Hong Kong merubuhkan tenda pengunjuk rasa, Jumat subuh (17/10).
Foto: Reuters
Polisi Hong Kong merubuhkan tenda pengunjuk rasa, Jumat subuh (17/10).

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina menegaskan, negara asing seharusnya tidak memicu masalah di Hongkong. Pernyataan itu disampaikan usai pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan terkuat Washington selama ini kepada pengunjuk rasa demokrasi di Cina.

"Urusan Hongkong milik masalah dalam negeri Cina," kata juru bicara kementerian luar negeri Hua Chunying di pertemuan berkala pada Kamis (4/12).

Ia pun menekankan, Beijing menentang setiap campur tangan pihak luar.

"Kami berulang kali menyatakan sikap sungguh-sungguh terhadap upaya beberapa sosok dan kekuatan asing mencampuri urusan Hong Kong atau bahkan menghasut atau mendukung kegiatan melanggar hukum, seperti, Kuasai Tengah," katanya.

Hua berbicara sesudah Daniel Russel, diplomat tertinggi Amerika Serikat untuk Asia, menyerukan persaingan pada pemilihan umum 1917 di Hong Kong dalam penampilan di depan parlemen negara adidaya itu, Rabu (3/12).

"Keabsahan kepala pelaksana Hong Kong akan sangat meningkat jika janji hak pilih universal terpenuhi," kata Russel.

"Itu berarti memungkinkan pemilihan umum bersaing, tempat calon dengan berbagai pendekatan kebijakan berbeda diberi kesempatan mencari dukungan, yang memenuhi syarat pemilih Hong Kong," katanya.

Hua menekankan, kelanjutan ketenangan dan kemakmuran Hong Kong berada di kepentingan Cina dan negara lain.

"Kami berharap bahwa negara terkait akan menyesuaikan kata dengan perbuatan, menghormati tekad mereka dan berbuat lebih banyak untuk meningkatkan ketenangan dan kemakmuran Hong Kong," katanya.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam lawatan ke Beijing pada bulan lalu saat jumpa pers bersama dengan timpalannya dari Cina, Xi Jinping, menyatakan Washington mendukung hak rakyat Hong Kong untuk unjuk rasa damai, tapi tidak berperan di sana.

Pengunjuk rasa menutup tiga persimpangan besar Hong Kong pada akhir September untuk menuntut pemilihan bebas kepemimpinan di kota setengah mandiri Cina itu. Hong Kong diserahkan Inggris ke Beijing pada 1997.

Tapi, Cina berkeras bahwa calon untuk pemilihan kepemimpinan pada 2017 itu harus diperiksa panitia pesetia. Padahal pengunjuk rasa katakan akan memastikan pemilihan pendukung Beijing.

Pemimpin mahasiswa Hong Kong menyatakan akan memutuskan pada beberapa hari mendatang apakah mereka akan meninggalkan tempat unjuk rasa, yang sudah mereka duduki lebih dari dua bulan, menyusul bentrokan keras.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement