REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-o-cha mengatakan pemerintahnya serius berusaha untuk mengatasi korupsi, dan mematuhi upaya-upaya hukum serta peraturan.
Dalam pidatonya pada transparansi dalam organisasi pemerintahan di Thailand, Jenderal Prayut juga mendesak masyarakat Thailand untuk menolak korupsi, orang yang tidak jujur, dan organisasi anti-korupsi agar menginformasikan kemajuan orang-orang dalam pemberantasan korupsi.
"Ketika membahas investasi, negara-negara lain mementingkan transparansi. Pemerintah harus membangun kepercayaan diri dan dengan demikian harus menegakkan peraturan. Pihaknya tidak ingin negara menderita kerusakan lebih lanjut," kata perdana menteri.
"[Negara] harus meletakkan dasar bagi kekuatan potensi serta daya saing Thailand di masa depan. Hukum yang ada untuk melindungi semua orang dan menyediakan mereka dengan kesetaraan. Tetapi hari ini orang takut hukum dan penegaknya. Jadi saya ingin bertanya semua pihak untuk bergabung untuk menciptakan perasaan positif di antara semua orang," kata perdana menteri.
Dia mengatakan, ia memerintahkan Kantor Komisi Kepegawaian untuk mengembangkan indikator kinerja yang dapat diterima bagi pejabat pemerintah dan orang-orang gagal untuk melakukan sesuai akan dihukum.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) dan organisasi-organisasi independen lain yang bertugas menghukum mereka telah diserang.
"Ini tidak akan terjadi dalam masa jabatan pemerintah ini, karena akan menjamin perlindungan penuh untuk NACC dan keluarga mereka sehingga mereka tidak akan diserang oleh (orang-orang) buruk dengan menggunakan cara yang melanggar hukum.
"Saya juga akan seperti NACC akan bekerja di luar langkah-langkah untuk melindungi diri dari tekanan dan bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan," kata perdana menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika