REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Rakhine State, Myanmar menyatakan keinginannya untuk belajar dari pengalaman Pemerintah Indonesia yang dinilai sukses dalam mengelola kehidupan masyarakat yang harmonis seperti penyelesaian konflik yang terjadi di Ambon, Maluku.
Hal tersebut disampaikan oleh Chief Minister Rakhine State U Maung Maung Ohn yang baru saja melakukan lawatan ke Ambon kepada Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir pada Minggu (7/11), demikian keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (11/12).
Dalam pertemuan tersebut, Chief Minister U Maung Maung Ohn juga memuji stabilitas politik di Indonesia.
Saat ini menciptakan hubungan yang harmonis merupakan prioritas utama Pemerintah Rakhine State guna mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Menanggapi hal tersebut Wamenlu Fachir menyampaikan bahwa Pemerintah RI merupakan sahabat baik pemerintah Myanmar dan bila dibutuhkan akan selalu membantu berbagi kapasitas, pengalaman dan bantuan lainnya baik teknis maupun nonteknis.
Fachir juga menyampaikan bahwa Indonesia tertarik untuk memberikan sumbangan dalam membangun Rakhine State khususnya dalam menggarap potensi di Kyuakpyu Special Economic Zone.
Kunjungan Wamenlu tersebut adalah dalam rangka meresmikan empat sekolah bantuan Pemerintah RI di wilayah Rakhine State sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi penyelesaian konflik di Rakhine State.
Sekolah yang dibangun dengan dukungan dana total satu juta dolar AS itu terletak di tiga desa Rakhine, negara bagian yang dilanda konflik komunal antara 2012 hingga Juni 2014.
Keempat sekolah yang dibangun terletak di Desa Thaykan dan Desa Sanbalay, Minbya Township dan dua lainnya terletak di Desa Mawrawaddy, Maungdaw Township serta di Desa Buthidaung, Thapyaygone Township.
Pada peresmian tersebut, Wamenlu RI didampingi Duta Besar RI untuk Myanmar, Ito Sumardi.
Upacara ini selain disaksikan oleh ratusan warga masyarakat setempat, juga turut hadir Menteri Perbatasan Myanmar Letjen Thet Naing Win, dan Chief Minister Rakhine, U Maung Maung Ohn, serta pejabat perwakilan badan-badan PBB yang bertempat di Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
