REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING-- Cina dan Vietnam kembali bentrok dalam masalah klaim teritorial di Laut Cina Selatan, Jumat (12/12). Beberapa waktu lalu, Vietnam mengajukan posisinya di Laut Cina Selatan pada pengadilan arbitrase.

Pengajuan ini diinisiasi oleh Filipina yang juga terkait sengketa wilayah Laut Cina Selatan bersama beberapa negara lain. Cina telah berulang kali mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam kasus yang diajukan ke Pengadilan Permanen Arbitrasi di Den Haag tersebut.

Cina bersikukuh wilayah laut tersebut diwariskan turun temurun oleh leluhur mereka. Dalam pernyataan yang dirilis Kamis malam, Kementerian Luar Negeri Cina menyeru Vietnam untuk menghormati kedaulatan Cina yang berdasar pada sejarah.

Menurutnya, Cina tak akan mengubah posisinya untuk tidak ikut campur dalam arbitrasi. Menteri Luar Negeri Hong Lei mengatakan aksi Vietnam tersebut ilegal dan invalid. ''Cina tak akan menerima klaim semacam itu,'' kata dia, dikutip South China Morning Post.

Hal tersebut tidak akan menjaga stabilitas dan perdamaian di perairan. Sementara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan mereka telah mengajukan pandangannya pada pengadilan untuk memastikan dunia memperhatikan hak legal Vietnam.

''Vietnam memiliki bukti sejarah dan dasar hukum yang kuat untuk mendukung klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan,'' katanya dalam pernyataannya. Vietnam secara tegas menolak klaim sepihak Cina.

Sebelumnya, Cina pernah memperingatkan Vietnam untuk tidak terlibat dalam kasus arbitrasi yang pertama diajukan Filipina. Kekerasan anti Cina bahkan terjadi di Vietnam pada Mei setelah kilang perairan dalam milik perusahaan negara Cina CNOOC seharga 1 milyar dolar AS 'parkir' di lokasi 240 km dari pantai Vietnam.

Sejak saat itu, hubungan Cina dan Vietnam tak lagi bersahabat. Cina mengkleim 90 persen Laut Cina Selatan adalah teritorialnya. Dalam peta Cina, garis nine-dash yang menjadi teritorial Cina membentang 3,5 juta km persegi di laut tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika