REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Tammam Salam pada Senin (15/12) menyampaikan harapan mengenai rencana yang baru dirancang tentang penanganan krisis pengungsi Suriah.

Ia percaya rencana itu dapat menjadi "peta jalan nyata yang akan memungkinkan donor memusatkan perhatian pada sektor yang tepat untuk mengumpulkan cukup dana guna membuat perbedaan yang diperlukan", lebih dari sekedar "siaga".

"Dokumen ini adalah buah dari upaya bersama antara UNDP, keluarga PBB di Lebanon dan kementerian terkait, terutama tim dari kementerian Urusan Sosial --yang dipimpin oleh Menteri Rashid Derbas," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa "tujuan rencana ini ialah memastikan apa yang mesti dilakukan guna menghadapi dampak negatif dari situasi banyak segi yang kami hadapi akibat krisis Suriah".

Salam mengatakan bahwa sesuai dengan penilaian kerugian dan resiko jangka-pendek, keperluannya mendasar dan cakupan keuangannya tidak cukup", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Ia menambahkan, "Yang menambah parah masalah ialah keputusan baru Program Pangan Dunia (WFP) untuk menghentikan pembagian bantuan."

Ia berkata, "Waktu tidak memihak kepada kami saat kami menghadapi serangan yang meningkat oleh kaum fanatik."

Ia mendesak agar "upaya tulus segera dimulai, untuk menyadarkan masyarakat internasional sehingga mereka akan memikul kewajiban politik dan etika buat Lebanon dan korban tak berdosa dalam krisis Suriah".

Menurut data terkini dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), Lebanon menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Suriah akibat krisis di dalam negeri mereka. Jumlah pengungsi merupakan sepertiga dari seluruh penduduk Lebanon.

Pada awal Desember, Program Pangan Dunia mengumumkan akan menghentikan pembagian kupon bantuan pangan bulannya buat pengungsi Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika