REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Anggota parlemen Eropa Bersatu pada Selasa mengusulkan pernyataan bersama mendesak anggota kelompok Benua Biru itu mengakui negara Palestina, bukan hanya kesepakatan bahwa pembicaraan perdamaian harus dilanjutkan.

Anggota partai Sosial Demokrat, sayap kiri dan Hijau dari Parlemen Eropa pada Rabu mengajukan pernyataan untuk suara perlambang menyeru ke-28 anggota Eropa Bersatu mengakui kenegaraan Palestina tanpa syarat. Upaya itu menyusul keputusan Swedia pada Oktober mengakui Palestina dan suara tidak mengikat parlemen di Inggris, Prancis, Irlandia dan Spanyol sesudahnya, yang mendukung pengakuan dan menunjukkan peningkatan ketidaksabaran Eropa pada perundingan perdamaian, yang macet.

Beberapa negara Eropa semakin nyaring mengungkapkan keputus-asaan terhadap Israel, yang sejak kebuntuan perundingan tajaan Amerika Serikat pada April memaksakan pembangunan permukiman di wilayah yang Palestina inginkan untuk negara masa depan mereka. Tapi, kelompok kanan-tengah Partai Rakyat Eropa (EPP), yang terbesar di parlemen, dan kelompok keempat terbesar, Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa (Alde), menyatakan pengakuan seharusnya hanya bagian dari perjanjian, yang dirundingkan dengan Israel.

Setelah pembicaraan pada Selasa, perunding kiri-tengah Sosialis dan Demokrat, EPP dan Alde, yang bersama-sama menguasai parlemen, menyepakati naskah berikut, "Parlemen Eropa pada pokoknya mendukung pengakuan kenegaraan Palestina dan penyelesaian dua-negara, dan percaya itu harus berjalan seiring dengan perkembangan pembicaraan perdamaian, yang harus diutamakan."

Pemungutan suara atas pernyataan tidak mengikat itu dijadwalkan berlangsung segera sesudah tengah hari Rabu di Strasbourg. Dengan perundingan perdamaian berlarut-larut, tekanan bermunculan dan dukungan dunia meningkat, Palestina berharap waktu akhirnya tiba untuk resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengakhiri pendudukan oleh Israel.

Yordania diperkirakan mengajukan rancangan resolusi dukungan Arab kepada Dewan Keamanan badan dunia itu pada Rabu, yang memberi jadwal dua tahun untuk Israel menarik pasukannya dari wilayah dudukan Tepi Barat dan Yerusalem timur. Washington diduga menolak setiap resolusi, yang menetapkan tenggat penarikan mundur Israel, dan Menteri Luar Negeri John Kerry bertemu dengan sekutu Eropa-nya serta pejabat tinggi Israel dan Palestina pada pekan ini dalam upaya mencegah kemelut diplomatik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika