REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Yordania telah resmi menyampaikan rancangan resolusi yang menyerukan perdamaian antara Israel dan Palestina dalam satu tahun kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu (17/12). Hal itu untuk "memenuhi visi dua negara demokratis dan sejahtera mandiri."

Kantor berita Reuters melaporkan, resolusi Palestina yang disusun secara resmi disampaikan kepada dewan yang terdiri dari 15 anggota. Ini berarti pemungutan suara akan segera dilakukan dalan 24 jam ke depan. Tetapi hal itu tak menjamin pemungutan suara akan benar-benar terjadi, sebab beberapa draft yang pernah disampaikan tak pernah ditindaklanjuti. Para diplomat mengatakan perundingan mengenai draf bisa memakan berhari-hari atau minggu. 

Utusan Yordania untuk PBB Dina Kawar mengatakan, dia berharap dewan bisa mencapai keputusan bulat pada resolusi.

Untuk diketahui, hanya butuh sembilan suara untuk mengadopsi resolusi. Nantinya, hasil tersebut dapat memaksa Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, untuk memutuskan apakah akan memveto atau tidak RUU tersebut. Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pada hari Selasa Amerika Serikat akan memveto resolusi Palestina.

Sementara Perancis, Inggris dan Jerman juga menyusun resolusi. Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan akan mengusulkan menyimpulkan pembicaraan damai dalam dua tahun. Parameter lain untuk mengakhiri konflik juga akan diatur.

Draf Palestina yang disampaikan tampaknya mencerminkan beberapa ide Eropa. Draf informal mengenai Palestina sebelumnya diedarkan ke dewan pada bulan Oktober. Draf menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina pada bulan November 2016. Namun Amerika Serikat dan sekutunya tidak dapat menerima draf tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika