REPUBLIKA.CO.ID,CANBERRA -- Australia melakukan perombakan kabinet, Ahad (21/12).
Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison dipilih mengepalai kementerian sosial. Langkah tersebut dipandang sebagai promosi atas penanganannya terhadap kebijakan kontroversial pencari suaka.
Menteri Pertahanan David Johnston dipecat dari jabatannya. Bulan lalu dia mengatakan perusahaan galangan kapal pemerintah tidak bisa dipercaya untuk membangun kano.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan reshuffle tersebut dilakukan untuk memperbaiki dan memfokuskan kembali pemerintahannya pada 2015. Kepada wartawan di Canberra dia mengatakan perubahan itu merupakan tanda pemerintahnya ingin mengedepankan ekonomi dan anggaran dalam beberapa tahun ke depan.
"Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dicapai tanpa ekonomi yang kuat," ujar Abbott, dikutip dari AFP.
Abbott telah mencoba mengendalikan perkiraan defisit federal yang membengkak hingga 33,2 miliar dolar AS pada tahun buku ini. Dia memuji Morrison yang oleh sejumlah kalangan disebut sebagai pemimpin masa depan dari Partai Liberal.
"Dia bukan hanya advokat yang luar biasa, dia mampu menaklukkan kebijakan dan administrasi yang sulit. Semua itu ia tunjukkan saat menghentikan perahu yang datang selama 15 bulan terakhir," kata dia.
Menteri Kesehatan Peter Dutton akan dipindah ke imigrasi. Sedangkan Asisten Menteri Pendidikan Sussan Ley akan duduk di kabinet.
Kevin Andrews dipindahkan dari kementerian sosial ke pertahanan. Sebelumnya dia menjabat sebagai menteri pekerjaan dan portofolio imigrasi di bawah pemerintahan Howard pada 2001-2007.
Dalam perombakan tersebut Asisten Bendahara Arthur Sinodinos mundur. Posisinya digantikan oleh sekretaris parlemen Josh Frydenberg.
Pemimpin oposisi dari Partai Buruh sekaligus senator Penny Wong mengatakan reshuffle itu tidak menyiratkan perubahan terhadap kebijakan pemerintah.
"Ini adalah mosi tidak percaya dalam kabinet perdana menteri. Jika anda berkinerja baik, anda tidak perlu melakukan reshuffle besar-besaran," kata Wong kepada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika