REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Pemerintah Suriah telah mengizinkan pengiriman obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil di Aleppo. Namun pengiriman masih bergantung pada situasi keamanan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan persetujuan pengiriman bantuan sebagai sebuah 'langkah maju yang besar'.
"Kami telah mendapat surat persetujuan, kami siap untuk memberikan bantuan," ungkap perwakilan WHO di Suriah Elizabeth Hoff kepada AFP, Selasa (23/12).
Pemerintah Suriah dan pihak-pihak lain yang terlibat konflik telah setuju untuk mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman obat untuk penyakit kronis, vaksin, cairan intravena dan perlengkapan bedah ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Aleppo, Muadamiya dan Ghouta. Pengiriman pertama kemungkinan akan dilakukan ke daerah Aleppo.
Hoff mengatakan, optimis beberapa truk bantuan akan membawa barang ke Aleppo pekan depan. Sementara pengiriman ke dua daerah lain bisa terjadi dalam beberapa minggu ke depan.
WHO berencana mengirimkan sekitar 28 metrik ton obat-obatan untuk tujuh kota yang dikuasai oposisi di Aleppo dan sekitar 102 metrik ton ke Muadamiya dan Ghouta Timur.
Pengiriman bantuan untuk Aleppo dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB pada Juli mengadopsi resolusi yang memungkinkan konvoi PBB menyeberang ke perbatasan Suriah untuk memberi bantuan. Namun sejak September hanya ada beberapa pengiriman dalam jumlah kecil.
Muadamiya telah menerima satu kali pengiriman obat-obatan dalam dua tahun terakhir. Hoff menambahkan, situasi kesehatan di wilayah yang dilanda perang Suriah sangat buruk dan mengerikan. Sebagian besar wilayah terisolasi dari bantuan.
Diperkirakan 4,7 juta warga Suriah tinggal di daerah yang sulit dijangkau, termasuk 241 ribu di beberapa wilayah yang dikepung kelompok pemerintah atau oposisi. Hoff melihat meningkatnya jumlah kasus campak di seluruh Suriah. Ia berkata penyakit ditularkan melalui air dan menyebar selam musim dingin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika