REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Ahad malam (28/12) mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry bahwa Palestina bermaksud mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB, Senin (29/12).

Rancangan resolusi tersebut menyeru Dewan Keamanan agar mendukung penetapan kerangka waktu bagi diakhirinya secara bertahap pendudukan militer Israel atas wilayah Palestina dalam waktu tiga tahun sampai 2017. Rancangan itu juga menyerukan perundingan langsung satu-tahun dengan Israel, yang akan menuntaskan kesepakatan permanen mengenai berdirinya Negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel pada 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Kepala Perundingan Palestina Saeb Erakat berharap Dewan Keamanan akan bersidang pada Selasa atau Rabu untuk melakukan pemungutan suara bagi rancangan resolusi dukungan Arab tersebut. Yordania, bukan anggota tak tetap Dewan Keamanan, berencana mengajukan rancangan resolusi Palestina itu untuk pemungutan suara. Palestina prihatin bahwa resolusi itu mungkin tak memperoleh konsensus sedikitnya sembilan anggota Dewan.

"Presiden Abbas kembali memberitahu Kerry bahwa posisi Palestina untuk menolak masalah perluasan dan pembangunan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan serta Jerusalem sudah jelas," kata kantor berita Wafa.

Sementara itu, seorang pejabat yang mengetahui dan dekat dengan Abbas tapi tak ingin disebutkan jatidirinya mengatakan Kerry melancarkan tekanan berat atas Abbas melalui telepon agar menunda upaya tersebut sampai setelah pemilihan umum Maret di Israel.

Pejabat itu mengatakan Kerry mengisyaratkan akan ada sanksi ekonomi atas Palestina dan AS akan memveto rancangan resolusi tersebut jika rancangan tersebut meraih sembilan suara di Dewan Keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika