REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sudan pada Ahad (28/12) menyatakan negara itu mempertahankan keputusannya untuk mengusir dua pejabat senior PBB dari negara Afrika tersebut.

"Mengubah keputusan pengusiran kedua pejabat PBB tak ada dalam rencana dan Dewan Keamanan PBB tak bisa berbuat apa-apa sebab kami bertindak sesuai dengan Piagam PBB," kata Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti kepada wartawan.

Ia menambahkan keputusan untuk mengusir kedua pejabat PBB tersebut adalah hak kedaulatan yang dijamin oleh Piagam PBB. Ia menyatakan pemerintah bekerja untuk melaksanakannya terhadap setiap personel yang melamapui mandatnya.

Menteri tersebut membanta bahwa keputusan pengusiran itu akan mempengaruhi proyek pembangunan di Sudan, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi (29/12).

Pernyataan menteri Sudan tersebut dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyeru Pemerinsah Sudan agar segera mengubah keputusannya dan mendesaknya bekerjasama sepenuhnya dengan semua lembaga PBB yang hadir di negeri itu.

Pada Kamis lalu (25/12), Pemerintah Sudan mengusir Ali Az-Za'tari --Koordinator Residen PBB di Program Pembangunan PBB (UNDP)-- dan Yvonne Helle, Direktur UNDP di Sudan.

Tindakan tersebut dilakukan bebeapa pekan setelah pernyataan yang dikeluarkan oleh Az'Za'tari dan dilaporkan oleh harian Norwegia yang digambarkan oleh media lokal Sudan sebagai menyerang Sudan Presiden Sudan Omar Al-Bashir.

Sedangkan mengenai Helle, Khartoum mengatakan wanita itu juga menyinggung perasaan pemerintah dan rakyat Sudan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika