REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK--Duta besar negara-negara Arab bertemu di New York untuk mendukung amandemen Palestina untuk resolusi PBB, Senin (29/12). Resolusi tersebut menyerukan untuk mengakhiri pendudukan Israel dalam waktu tiga tahun.
Aljazirah melaporkan, proposal amandemen resolusi tersebut ditentang keras oleh Amerika Serikat dan Israel dan hampir pasti akan digagalkan.
Duta besar Yordania yang merupakan wakil Liga Arab di Dewan Keamanan Dina Kawar mengatakan, teks revisi diajukan ke dewan pada Senin petang. Rancangan resolusi yang diperoleh The Associated Press menegaskan, adanya kebutuhan mendesak mencapai solusi damai yang komperhensif untuk menyelesaikan konflik lama Israel-Palestina.
Resolusi menetapkan 2017 sebagai batas waktu bagi Israel untuk mengakhiri pendudukan. Resolusi ini menyerukan pengakuan negara merdeka bagi Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Sekaligus menuntut solusi yang adil bagi semua isu yang beredar termasuk masalah pengungsi Palestina dan tahanan di penjara-penjara Israel.
Kawar mengatakan, para pemimpin Palestina dan Yordania akan saling menghubungi pada Senin untuk menemukan waktu terbaik untuk memberikan suara di Dewan Keamanan terkait amandemen resolusi. Kawar mengatakan, pemungutan suara bisa ditunda hingga 1 Januari.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jeff Rathe di Washington mengatakan, rancangan resolusi baru bukan sesuatu yang didukung AS.
"Kami pikir itu menetapkan tenggat waktu yang sewenang-wenang untuk mencapai perjanjian damai dan penarikan Israel dari Tepi Barat. Selanjutnya kami pikir resolusi gagal memperhitungkan kebutuhan kemanan Israel," ujarnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa jika Dewan Keaman tak menolak resolusi, mereka yang akan melakukannya.
"Menempatkan masa depan Israel dalam bahaya. Israel akan menentang kondisi yang membahayakan masa depan kami," kata Netanyahu.
Netanyahu mengharapkan setidaknya ada anggota masyarakat internasional yang menentang keras resolusi atau menawarkan negosiasi langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika