REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini mengatakan perlunya bagi Palestina dan Israel untuk kembali melakukan perundingan perdamaian menyusul ditolaknya resolusi Palestina di PBB.
Dewan Keamanan (DK) PBB gagal mewujudkan tuntutan resolusi Palestina yang meminta Israel mengakhiri pendudukan di wilayahnya dalam 12 bulan ke depan.
Dalam voting yang dilakukan Selasa (30/12), hanya Argentina, Chad,Chili, Yordania, Luksemburg, Cina, Perancis dan Rusia yang mendukung resolusi Palestina, sedangkan Amerika Serikat dan Australia dengan tegas menolak. Inggris bersama Lithuania, Nigeria, Rwanda dan Korea Selatan memilih abstain.
Pemungutan suara ini menggagalkan resolusi Palestina dimana harus mendapatkan dukungan minimal sembilan dari 15 anggota. Anggota Dewan Keamanan Yordania telah meminta voting meski sejak awal Amerika Serikat menentang keras.
Amerika Serikat menolak karena resolusi dengan alasan tidak memihak keamanan Israel dan hanya sewenang-wenang menetapkan tenggang waktu.
Atas hasil ini, Mogherini meminta untuk kedua negara bertikai agar duduk satu meja dan membicarakan kembali perundingan damai yang sempat tertunda. Ia menambahkan bahwa semua pihak ingin membangun sebuah kesepakatan damai yang komprehensif berdasarkan dua negara hidup berdampingan dalam damai dan aman.
"Uni Eropa yakin bahwa pengaturan parameter yang jelas untuk negosiasi adalah kunci untuk keberhasilan Palestina dan Israel," ujarnya, dilansir AFP. Untuk itu, lanjut dia, UE mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan fokus pada pembicaraan damai.