REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di Markas Besar PBB di New York, Selasa (30/12) gagal mengesahkan rancangan resolusi mengenai Palestina. Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan kegagalan tersebut.
Rancangan resolusi yang disponsori Liga Arab tersebut menetapkan kerangka waktu selambatnya akhir 2017 untuk penarikan mundur tentara Israel dari wilayah-wilayah Palestina. Rancangan itu juga mendesak dimulainya kembali perundingan antara Palestina dan Israel untuk mencapai suatu perdamaian komprehensif dalam jangka waktu satu tahun.
Rancangan gagal disahkan karena hanya mendapat dukungan dari delapan negara anggota DK dari sembilan suara yang dibutuhkan. Satu negara pemegang veto juga menentang rancangan.
Sesuai Piagam PBB, DK PBB bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tidak disahkannya Rancangan Palestina merupakan kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya.
Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri, Rabu (31/12), mengatakan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Indonesia mendesak diakhirinya pendudukan ilegal Israel di Palestina.
"Pemerintah Indonesia terus mendesak DK PBB untuk mendorong penyelesaian secara damai konflik Palestina dan Israel, sesuai dengan prinsip solusi dua negara," ujar Kemenlu dalam pernyataannya.
Dukungan itu juga diberikan Indonesia melalui berbagai forum PBB, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia juga terus mendukung penguatan kapasitas Palestina dalam persiapan menuju kemerdekaan.
Hal ini diberikan antara lain secara bilateral maupun melalui New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) dan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD). Melalui CEAPAD, Indonesia berkomitmen memberikan pelatihan bidang infrastruktur, teknologi informasi, pariwisata, manufaktur ringan, dan pertanian senilai 1,5 juta dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
