Selasa 06 Jan 2015 18:08 WIB

Prancis akan Serang Ekstremis Saat Keluar Persembunyian

Rep: Gita Amanda/ Red: Winda Destiana Putri
 Presiden Prancis, Francois Hollande.
Foto: AP
Presiden Prancis, Francois Hollande.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan, pasukan Prancis akan menyerang ekstremis Islam setiap kali mereka keluar dari tempat persembunyian.

Pada Senin (5/1), pasukan Prancis berada di selatan Libya dan bersiap menyerang ekstremis yang melintasi perbatasan.

Seperti dilansir Time, Selasa (6/1) keprihatinan internasional meningkat atas konflik di Libya yang semakin memburuk sejak penggulingan Moammar Gadhafi pada 2011. Namun ketua parlemen Libya secara internasional mengaku menolak intervensi militer Barat di negaranya.

Hollande mendesak PBB untuk mengambil tindakan, demi membendung meningkatnya kekerasan di negara Afrika Utara serta mencegah pengiriman senjata dari Libya ke kelompok militan di Sahel.

"Kami pastikan ada terorisme berlindung di sana, di selatan Libya. Tapi Prancis tak akan melakukan intervensi di Libya sebab itu kembali pada masyarakat internasional untuk bertanggung jawab," kata Hollande.

Sementara mengesampingkan intervensi sepihak dalam Libya, ia mengatakan pasukan Prancis akan menyerang ekstremis Islam setiap mereka meninggalkan tempat persembunyian. Prancis telah menyiapkan sebuah pangkalan militer di utara Nigeria. Sekitar 200 tentara juga telah dikerahkan di markas gurun di Madama.

Para pemimpin Afrika telah mendesak negara Barat untuk melakukan intervensi di Libya, dalam pertemuan puncak di Dakar. Namun pada Senin, pemimpin Libya menyerukan Liga Arab membantu tapi mereka menolak intervensi bersenjata negara Barat.

"Saya meminta secara resmi Liga Arab untuk campur tangan melindungi instalasi vital di seluruh Libya dan mencegah teroris menggunakan kekerasan. Namun intervensi militer asing di Libya ditolak. Jika memerlukan intervensi militer kami akan meminta saudara Arab kami," ujar Ketua Parlemen Libya Aqila Issa.

Issa tak merinci jenis bantuan yang dibutuhkan Libya. Tapi Liga Arab akan mendukung pemerintah yang diakui secara internasional, yang berbasis di Tobruk. Ia juga menyerukan PBB untuk segera mencabut embargo senjata Libya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement