REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Perdana Menteri Ukraina, Kamis, menyalahkan intelijen Rusia atas serangan peretas terhadap laman pemerintah Jerman.
Pada saat terpisah, kelompok pendukung Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Serangan pada Rabu terjadi sebelum Perdana Menteri Arseny Yatseniuk dijadwalkan bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Kelompok Rusia menuntut Berlin menghentikan dukungan kepada Pemerintah Ukraina.
"Saya sangat menyarankan agar dinas rahasia Rusia berhenti menghabiskan uang pembayar pajak untuk serangan siber terhadap Bundestag dan kantor Kanselir Merkel," kata Perdana Menteri Arseny Yatseniuk kepada TV ZDF ketika ditanya apakah para peretas pro-Rusia dari Ukraina bertanggung jawab atas peristiwa itu.
Serangan itu ditujukan pada halaman laman untuk Merkel dan parlemen Jerman. Juru bicara Merkel, Steffen Seibbert, mengatakan langkah-langkah balasan telah diambil tetapi gagal untuk menghentikan serangan, yang mengakibatkan laman tersebut tidak dapat diakses pada Rabu mulai dari pukul 10:00 pagi (0900 GMT) hingga malam.
Dalam sebuah pernyataan di lamannya, sebuah kelompok yang menamakan dirinya CyberBerkut mengaku bertanggung jawab. "Berkut" mengacu pada pasukan anti huru-hara yang digunakan oleh pemerintah mantan presiden Ukraina pro-Rusia, Presiden Viktor Yanukovich, yang digulingkan setelah aksi protes yang diwarnai kekerasan pada Februari lalu. Klaim itu tidak dapat diverifikasi.
Serangan itu diyakini sebagai serangan berkepanjangan pertama yang sukses pada laman pemerintah Jerman. Badan intelijen mengatakan telah menghadapi sekitar 3.000 serangan setiap hari. Sekitar lima serangan dari jumlah harian itu berasal dari badan-badan intelijen asing, menurut kepala badan intelijen dalam negeri BfV baru-baru ini.
Serangan itu terjadi setelah para peneliti Amerika Serikat mengatakan mereka percaya Korea Utara mungkin telah menyewa peretas untuk melakukan serangan siber besar-besaran kepada Sony Pictures. Korea Utara menuduh Amerika Serikat bertanggung jawab atas pemadaman internet di negaranya setelah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika