REPUBLIKA.CO.ID, PENTAGON -- Akun Twitter dan Youtube komando militer Amerika Serikat, diretas oleh sekelompok orang pada Senin (12/1).
Kelompok yang menamakan diri mereka Cyber Caliphate ini mengaku bersimpati dengan militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang menjadi sasaran serangan bom koalisi pimpinan AS.
"Tentara Amerika kami datang, berhati-hatilah, ISIS," ungkap peretas dalam salah satu kicauannya di akun Twitter Komando Pusat AS (CENTCOM).
Tak lama berselang sebuah kicauan bernada jihad juga muncul di akun Twitter tersebut. "Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, CyberCaliphate melanjutkan Cyberjihadnya," ungkap para peretas dalam kicauan lain di Twitter CENTCOM.
Mereka juga menampilkan daftar tautan yang berisi nama jenderal AS berikut alamat dan nomor telepon mereka, berjudul "Daftar Nama Pejabat Umum Jenderal Angkatan Darat 2 Januari 2014".
Komando Pusat Angkatan Darat AS mengkonfirmasi serangan peretas. Mereka mengatakan, situs CENTCOM mengalami gangguan selama sekitar 30 menit. Tapi mereka menyatakan peretasan tak menyebabkan gangguan yang signifikan, meskipun mereka tetap berjaga akan kemungkinan para peretas mempublikasikan informasi rahasia ke publik.
"Kami memberitahukan DoD (Departemen Pertahanan) dan penegak hukum yang berwenang mengenai potensi pembocoran informasi pribadi, serta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin setiap individu yang berpotensi terkena dampak agar segera diberitahu," ujar komando dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Aljazirah, Selasa (13/1).
Peretas juga mengunggah kicauan lain seperti, "Peretas Jaringan Pentagon! Skenario Cina" dan "Peretas Jaringan Pentagon Skenario Korea".
Juru bicara Pentagon Kolonel Angkatan Darat Steve Warren mengatakan, Departemen Pertahanan AS memandang aksi peretasan ini sebagai sebuah lelucon atau sekadar aksi vandalisme. Para pejabat pertahanan juga mengatakan, jaringan militer dan operasional tak ada yang terganggu dan tak ada dampak operasional.
"Ini merepotkan, hal itu menjengkelkan tapi tak ada informasi sensitif atau rahasia yang terganggung karenanya," kata Warren dalam konferensi pers.
Sementara itu juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan dalam sebuah konferensi pers, bahwa Gedung Putih menangani dengan serius masalah ini. Tapi ia menambahkan bahwa ada perbedaan cukup signifikan antara kasus pelanggaran data besar dengan kasus peretasan akun Twitter.
Bahkan saat aksi peretasan tengah berlangsung, Presiden AS Barack Obama pada Senin sedang mengumumkan proposal baru untuk memperkuat keamanan cyber AS. Ini dilakukan setelah insiden peretasan pada Sony Pictures beberapa waktu lalu.
Sejumlah pejabat dan mantan pejabat keamanan dan intelijen AS mengatakan, hingga saat ini mereka belum pernah mendengar kelompok Cyber Caliphate. Mereka bahkan meragukan keterampilan dan kemampuan kelompok tersebut.
"Peretasan Twitter setara dengan menyemprotkan gambar ke mobil di ruang bawah tanah," kata seorang mantan pejabat senior intelijen AS.
Namun komentar berbeda datang dari Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR AS, dari partai Republik, Michael McCaul. Ia menyebut insiden ini merupakan aksi yang sangat mengganggu.
"Penyerangan cyber jihad akan menjadi sesuatu yang umum, kecuali pemerintah mengembangkan strategi yang tepat untuk menangani serangan cyber tersebut, termasuk serangan orang-orang Korea Utara terhadap Sony," kata McCaul.
Komando Pusat AS selama ini berbasis di Pangkalan Udara MacDill di Florida. Mereka menangani operasi militer AS di wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, termasuk serangan udara ke ISIS di Irak dan Suriah.
Setelah diretas, di halaman muka dan foto profil akun Twitter CENTCOM tampak foto seroang pria mengenakan penutup kepala hitam putih disertai tulisan "Cyber Caliphate" dan "Aku Mencintai ISIS".
Sementara di akun Youtube CENTCOM peretas mengunggah dua buah video berjudul, "Flames of War ISIS Video" and "O Soldiers of Truth Go Forth". Padahal sebelumnya, akun Youtube CENTCOM berisi unggahan video serangan udara militer AS terhadap sasaran ISIS di Suriah dan Irak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika