REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK - Konstitusi Thailand akan memasukkan istilah "gender ketiga" untuk pertama kalinya, demikian keterangan anggota tim penyusun undang-undang dasar baru pada Kamis 15/1).
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya emansipasi terhadap transgender dan komunitas penyuka sesama jenis demi memastikan perlakuan hukum yang adil terhadap mereka. Thailand adalah negara yang dikenal mempunyai kelompok gay yang besar namun hingga kini masih bersikap konservatif. Di negeri gajah itu, kelompok homoseksual, transgender dan transeksual adalah pemain penting dalam industri hiburan.
Hukum di Thailand saat ini tidak mengakui pekawinan sesama jenis yang membuat pasangan homoseksual tidak dapat memperoleh akses pinjaman bank secara bersama-sama dan juga asuransi medis. Selain itu, pemerintah juga melarang perubahan jenis kelamin dalam kartu tanda penduduk.
Komite Penyusun Konstitusi--sebuah kelompok yang dipilih oleh pihak militer untuk menyiapkan undang-undang baru setelah kudeta Mei tahun lalu--mulai bekerja pada pekan ini. Juru bicara tim tersebut, Kamnoon Sittisamarn mengatakan bahwa pengakuan dalam konstitusi akan memastikan bahwa identitas dilindungi oleh negara dan diperlakukan sama di depan hukum.
"Kami memasukkan istilah 'gender ketiga' dalam konstitusi karena masyarakat Thailand sudah maju," kata Sittisamarn kepada Reuters.
"Dunia tidak hanya terdiri dari pria dan wanita, oleh karena itu kita perlu melindungi semua jenis kelamin. Kami memperlakukan semua gender dengan sama," kata dia.
Komite akan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Dewan Reformasi Nasional pada April. Usulan konstitusi baru harus disetujui oleh junta militer yang saat ini berkuasa. Sebelumnya pada 2012 lalu, sekelompok legislator dan aktivis LGBT membetuk komite yang bertugas menyusun peraturan yang mengakui pernikahan sesama jenis. Namun upaya itu terhenti saat Thailand dilanda kerusuhan politik pada 2013 dan 2014.
Kini sejumlah aktivis gay menyambut baik keputusan memasukkan istilah "gender ketiga" dalam konstitusi baru. "Kebijakan itu akan memastikan perlakuan sama di depan hukum dan melindungi kami dari diskriminasi di semua hal termasuk dalam menjalankan usaha dan kehidupan pribadi," kata aktivis gay Natee Teerarojjanapongs.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
